Pramono Anung: Presiden Jokowi Sudah Bekerja Luar Biasa

Jakarta, CNN Indonesia -- Hari ini tepat 100 hari Joko Widodo dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Meski Jokowi-JK tidak mencanangkan pencapaian selama 100 hari, namun kerap dianggap menjadi penilaian pihak di luar pemerintah.

Politikus senior PDIP Pramono Anung menilai Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran pemerintahnya telah bekerja secara luar biasa dalam 100 hari pertamanya, meskipun memang tidak ada tradisi "100 harian".

Pilihan Redaksi Jokowi Dinilai Hanya Punya Jabatan, Tak Punya Kekuasaan Presiden Jokowi Dinilai Belum Menjadi Panglima Pemerintah Presiden Belum Tentukan 'Hukuman' Bagi Para Menterinya Soroti Pemerintahan Jokowi, BPK Naikkan Porsi Audit Kinerja

"Saya lihat kan Presiden sudah bekerja secara luar biasa, sudah blusukan kian kemari," tutur Pramono saat dihubungi, Selasa (27/1). 

Kendati demikian ia mengakui belum maksimalnya beberapa aspek pemerintahan Jokowi-JK, karena rakyat menginginkan hasil konkret terutama dari kerja para menterinya.

"Harusnya para menteri menjabarkan dengan jelas apa yang menjadi keinginan Presiden," tandasnya.

Mengenai belum maksimalnya kinerja pemerintahan Jokowi, didukung oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurutnya, belum ada prestasi yang menonjol ditunjukkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya nggak tahu prestasinya apa. Terus terang saya menilai belum ada sesuatu yang menonjol," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 27/1).

Lebih lanjut, menurutnya, ada beragam masalah yang semakin rumit tanpa penyelesaian di masa awal pemerintahan Jokowi. Kisruh KPK-Polri hingga penenggelaman perahu dengan menggunakan alutsista merupakan contoh diantaranya.

Lebih lanjut, Syarief membandingkan dengan masa SBY memimpin. Saat itu SBY mengumumkan program 100 hari kerja, kemudian begitu sudah 100 hari semua diukur dan dievaluasi.

"Kalau ini kan beda ikrarnya, beda orang beda sistemnya. Kalau 100 hari ini kan nggak ada. Dulu kan ada istilah inilah program 100 hari pemerintah," tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat mulai menyuarakan pandangannya terhadap kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi dan JK selama 100 hari ini. Beberapa kebijakan yang dihasilkan selama 100 hari pemerintahan baru berjalan dianggap menyimpang dari visi-misi semasa kampanye oleh elemen masyarakat dan mahasiswa dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI).

Juru Bicara PPRI, Marlo Sitompul, menilai kabinet yang dilantik oleh Jokowi-JK menyisakan tanda tanya terhadap beberapa menteri yang memperoleh tanda merah dan kuning dari KPK dan memiliki catatan buruk penegakkan HAM di Indonesia.

“Pengangkatan Jaksa Agung serta usulan tunggal terhadap calon Kapolri yang memiliki jejak korupsi adalah awal dari berakhirnya bulan madu Jokowi-JK dengan massa rakyat pendukungnya," kata Marlo di Jakarta, Senin (26/1).

Selain kritik terhadap pengangkatan pejabat publik yang dilakukan Presiden, PPRI juga menilai kebijakan ekonomi pemerintah selama 100 hari pertama ini tidak sesuai dengan harapan rakyat. Beberapa kebijakan ekonomi makro dan mikro dikritisi oleh PPRI.

"Kita berpendapat bahwa maksud terselubung dari pencabutan subsidi BBM adalah sebagai pembuka jalan untuk melemparkan harga BBM kepada mekanisme pasar. Kenaikan harga gas elpiji dan tarif dasar listrik juga mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sulit diatasi dengan kebijakan Kartu Keluarga Sejahtera bagi rakyat miskin,” ujarnya membeberkan.

Dia menyebutkan saat ini terdapat 15,5 juta keluarga miskin calon penerima dana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun yang baru dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 1 Juta. (pit/obs)