Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengatakan dalam pertemuan nanti para pemimpin DPR akan berusaha memberikan saran terkait upaya pemberantasan korupsi yang dipandang belum dijalankan secara maksimal oleh Presiden.
"Fokus cukup penting dari kami adalah, kami ingin memberikan saran kepada presiden tentang pemberantasan korupsi. Sebab selama ini tema tersebut seolah lepas dari tanggungjawab Presiden. Padahal, seharusnya Presiden ikut bertanggungjawab," jelas Fahri saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Fahri, selama 12 tahun terakhir ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Tidak ada koordinasi antar lembaga negara menjadi sebab tidak adanya perkembangan yang berarti dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia hingga saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jokowi sebagai Presiden jangan biarkan pemberantasan korupsi jadi tanggungjawab orang lain. Jangan seperti SBY yang akhirnya, partainya sendiri menjadi korban pemberantasan korupsi yang berjalan. Jika Jokowi lepas tangan, tentu dia (Jokowi) akan menjadi korban seperti yang dialami SBY," jelas Fahri menambahkan.
"Jadi kami akan beri masukan, kalau saat ini kondisinya carut marut tolong diambil alih keadaan ini," ujar Fahri. (meg)