"Presiden memiliki indikator kerja untuk masing masing kementrian. Sehingga bila menteri terkait tidak mampu mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus dilakukan reshuffle," kata Aboe Bakar melalui keterangan media, Senin (2/2).
Lebih lanjut, kinerja para menteri selama 100 hari dapat menjadi indikator yang cukup apakah mereka layak untuk terus menjabat dan bekerja sebagai menteri. Bahkan, anggota Komisi III ini pun menilai evaluasi 100 hari untuk para menteri ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk membuktikan dirinya punya program yang jelas dengan parameter yang terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang berbeda, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan hanya segelintir masyarakat Indonesia yang tahu dan mengatakan mereka puas akan kinerja para menteri pemerintahan Jokowi. Hasil survei yang dilakukan pada 10 hingga 18 Januari 2015 kepada 1220 koresponden tersebut dibagi dalam empat bidang.
Kedua adalah Kementerian bidang Perekonomian. Dalam bidang ini, bahkan lebih banyak lagi persentase responden yang tidak merasakan bahkan mengetahui kinerja para menterinya. LSI mengelompokkan beberapa kementerian dalam bidang ini, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN.
"49.1% masyarakat tidak tahu kinerja dari Menkeu Bambang Brodjonegoro, kemudian 50.4% responden tidak tahu kinerja dari Menteri BUMN Rini Soemarno, bahkan 56.1% masyarakat juga tidak tahu kerja konkret dari Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan," terang Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di kantor LSI, Menteng, Jakarta, Senin (2/2).
Serupa, lebih dari 41 persen responden mengaku belum merasakan bahkan mengaku tidak tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian bidang Pembangunan dan Kebudayaan. Adapun LSI mengelompokkan beberapa kementerian dalam bidang ini seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Bidang keempat adalah Kemaritiman. Hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kinerjanya dinilai sudah memuaskan mayoritas dari para responden. 61.1 persen responden mengaku kinerja Menteri Susi Pudjiastuti telah bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan sesuai dengan harapan masyarakat.
"48.1% responden tidak tahu apa saja yang kerja konkret dari Kementerian Perhubungan. Kemudian, 54% responden juga tidak tahu kinerja dari Kementerian Pariwisata, bahkan 54.8% responden tidak tahu kinerja dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga tidak bisa menilai," jelas Kuskridho. (pit/pit)