Tunjuk Plt Pimpinan KPK, Perppu Lebih Praktis dari Pansel

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah anggota DPR meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Penunjukan Pelaksana Tugas pimpinan KPK jika nantinya dua pimpinan KPK yang sudah menjadi tersangka, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, diberhentikan dari jabatan mereka.

Sebenarnya ada cara lain yang bisa diambil pemerintah agar slot pimpinan KPK bisa terisi selain menggunakan Perppu, yakni dengan mempercepat pemilihan pimpinan KPK. Namun menurut anggota Komisi III DPR Arsul Sani, percepatan pemilihan pimpinan tak bisa dilakukan segera.

Pilihan Redaksi Penyidik KPK Dilaporkan ke Polisi Perkara Senjata Ilegal Supriansa: Setahu Saya, Samad Sejak di Makassar Orang Baik Penyidik Sudah Periksa Puluhan Saksi dalam Perkara Samad Abraham Samad Tersangka, Diperiksa Jumat Pekan ini

“Dari penentuan panitia seleksi hingga nama calon pimpinan KPK diserahkan ke DPR, itu memakan waktu dua bulan," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Selasa (17/2).

Menurut politikus PPP itu, pembentukan pansel KPK merupakan usul inisiatif pemerintah, bukan DPR. Namun DPR bisa mendorong pemerintah mempercepat pembentukan pansel.

“Dalam Undang-Undang disebutkan pembentukan pansel merupakan inisiatif pemerintah. Kami hanya bisa mendorong saja. Jadi paling cepat terbitkan Perppu saja," kata Arsul.

Selain Arsul, legislator yang mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu adalah Junimart Girsang, Desmond Junaedi Mahesa, Rio Patrice Capella, dan lain-lain.

"Tiga komisioner sementara yang ditunjuk harus orang-orang kuat seperti Busyro Muqoddas, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan nama-nama lain. Tapi harus dicek juga usia mereka agar tidak melebihi standar dalam UU," kata Arsul.

Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memalsukan dokumen berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Feriyani Lim. KK dan KTP itu digunakan Feriyani untuk membuat paspor di Makassar yang sesungguhnya bukan domisili dia. (agk)