JK Minta Dua Kubu Golkar Tunggu Putusan Menkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) akan mengikuti keputusan Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi hasil putusan Mahkamah Partai Golkar.
 
"Penafsiran berbeda-beda, tapi biar ditangani oleh Menteri Hukum dan HAM," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/3).

JK menanggapi dengan wajar silang pendapat yang kemudian terjadi antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie sehingga dalam titik ini fungsi pemerintah adalah menjadi penentu.

Maka, bagi JK hal yang lumrah ketika kubu Ical memutuskan untuk menunggu hasil pengadilan pasca pendaftaran permohonan kasasi ke PN Jakarta Barat.

Wakil Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali Azis Syamsuddin mengatakan, hasil putusan Mahkamah Partai Golkar tidak memenangkan pihak manapun.

"Selama tidak ada keputusan yang lebih dari dua-dua (suara hakim), maka yang terdaftar di Kemenkumham seharusnya tetap DPP Golkar hasil Munas Riau 2009," kata Azis.

Sebelumnya, dua dari empat hakim dalam Mahkamah Partai Golkar menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, atau Munas yang mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menanggapi hasil ini kubu Agung Laksono akan mendaftarkan kepengurusan partainya ke Kementerian Hukum dan HAM

"Hari Rabu kami akan mendaftarkan kepengurusan DPP Golkar ke Kemenkumham," katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (3/3).

Dua hakim Mahkamah Partai, yakni Andi Matalatta dan Djasri Marin, dalam putusan Mahkamah Partai mengakui DPP Golkar hasil Munas Jakarta harus mengakomodasi kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie. (den)