Bahan Angket Siap, Golkar Juga akan Dekati Fraksi Partai KIH

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) di DPR RI mencanangkan hak angket untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kebijakan mengenai pengesahan partai politik.

FPG melalui Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo mengatakan bahan hak angket sudah siap dan tinggal disebar ke fraksi-fraksi di DPR.

"Bahan hak angket sudah kami siapkan, tinggal kami edarkan di masa sidang pekan depan," ujar Bambang saat ditemui di ruang FPG di DPR RI, Senin (16/3).

Bambang mengatakan konflik yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, menjadi salah satu alasan FPG memutuskan untuk mengajukan hak angket.

Pilihan Redaksi Romi Ancam Copot Kader PPP di DPR yang Dukung Angket Golkar Pimpinan DPR Tak Berhak Larang Perombakan Fraksi Golkar Ketua Dewan Pertimbangan Tak Setuju Fraksi Golkar Dirombak

Sementara itu Ketua FPG Ade Komaruddin mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dominan menguasai persoalan tersebut. Padahal dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pemerintahannya.

Ade menambahkan jika Kemenkumham tak menggubris peringatan dari FPG, maka mereka akan terus melakukan koordinasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan dia menambahkan akan mengajak jika ada anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang peduli untuk membangun konsolidasi demokrasi.

"Konsolidasi demokrasi terganggu karena ulah saudara menteri (Yasonna Laoly), bahkan kami khawatir ini dijadkan alat kekuasaan," katanya.

"Jangan-jangan kejadian ini nanti bisa menimpa partai politik lain yang bisa membahayakan demokrasi indonesia," lanjut Ade.

Rencananya, gerakan menggunakan hak angket itu pun akan mulai dilakukan usai masa reses DPR usai, yakni pada 23 Maret mendatang.

Usaha mengusung hak angket itu dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) yang umumnya menjadi bagian dari Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Sedang Agung Laksono meminta agar hak angket tidak perlu disebar karena hanya menambah persoalan yang tidak perlu. Sementara Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy mengancam akan memecat politisi PPP yang ikut hak angket Golkar ini. (hel)