Fadli Zon: Yasonna Tak Becus Jadi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak mengerti urusan hukum. Poltisi Gerindra itu menilai Yasonna salah kaprah mengesahkan kepengurusan Agung Laksono dengan cara menyalahartikan putusan Mahkamah Partai Golkar.

Selain itu, Fadli juga mengritik wacana banding dari Yasonna sekiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie. Menurut Fadli, Yasonna seharusnya bisa menghormati putusan sela yang saat ini telah keluar.

"Menkumham harus belajar hukum yang jelas. Tidak perlu lulusan fakultas hukum untuk membaca poin-poin hasil putusan sela," ujar Fadli di Bakrie Tower, Jumat malam (4/3).

Pilihan Redaksi KMP Atur Strategi Pilkada di Bakrie Tower Agung Anggap Pimpinan DPR RI Pembuat Masalah Usik Dua Partai KMP, Fadli Minta Yasonna Dicopot DPR: Hasil Uji Kelayakan Badrodin Diputuskan Sebelum 20 April

Fadli mengatakan Yasonna bukanlah sosok menteri yang tepat untuk mengurusi persoalan hukum. Menurut Fadli, Yasonna telah mengambil keputusan sengkarut pada dua partai dan kedua-duanya dianggap salah oleh PTUN.

"Yasonna tidak becus jadi menteri. Jika pemerintah tidak ingin ada kegaduhan politik, sebaiknya segera lakukan evaluasi dan adakan resuffle," ujar Fadli.

Komentar itu ia keluarkan setelah melakukan pertemuan bulanan Koalisi Merah Putih, Jumat malam. Sebelumnya, Fadli meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kinerja atas Yasonna.

Fadli mengatakan Yasonna belum memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang menteri. "Ini patut menjadi pembelajaran, terutama soal dua surat keputusan Menkumham terhadap dua partai politik yang sedang bermasalah," kata Fadli di kompleks DPR RI, Kamis (2/4).

"Ini menunjukkan Menkumham yang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas," katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Fadli mendesak dan meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi terhadap Yasonna di Kabinet Kerja. Fadli menambahkan kejadian yang menimpa Partai Golkar dan PPP memunculkan kondisi politik yang tidak stabil di Indonesia.

"Inilah, segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly ini," ujar Fadli tegas. (pit)