Saat itu, Megawati menyebut bahwa "sudah sewajarnya dan sangat wajar" jika presiden dan wakil presiden menjalankan garis kebijakan politik partai. Dimyati menilai pernyataan Megawati bertentangan dengan proses pemilihan hingga pelantikan Jokowi yang dipilih sebagai Presiden melalui proses panjang dan demokratis.
Dimyati menyayangkan pernyatan Megawati yang dirasa menyamakan tugas presiden dengan petugas partai politik. Padahal Presiden seharusnya milik bangsa dan rakyat yang secara nyata memilih pada pemilihan presiden lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pernyataan Megawati ini dipandang bertentangan dengan paham demokrasi presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi presidensial, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding kekuasaan parlemen atau partai politik.
Diketahui sebelumnya, beberapa kali Megawati menegaskan kepada publik bahwa Jokowi masih menjadi petugas partai walaupun telah terpilih menjadi Presiden. Megawati kembali menyatakan hal tersebut dalam pidato pembukaan di Kongres IV PDIP. (rdk)