Tuan Rumah Konferensi Lawan Korupsi, DPR Siapkan Rp 7 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi Global Parlemen Melawan Korupsi (GOPAC) akan menggelar perhelatan konferensi ke-6 di Jakarta tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat yang bertindak sebagai anggota dan tuan rumah organisasi parlemen antikorupsi itu telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,32 miliar untuk membiayai agenda internasional tersebut.

Anggaran itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015 yang masih dalam proses lelang umum. Dalam pembagian anggaran, rencana itu masuk dalam  perencanaan di Biro Kerjasama Antarparlemen, bersama dengan pelaksanaan Regional Seminar of Asian Inter-Parliamentary Assembly yang memakan biaya Rp 3,34 miliar.

Rencana Umum Pengadaaan DPR Tahun Anggaran 2015. (Sumber: LPSE DPR RI)

Sehingga untuk tahun ini, DPR menyiapkan total dana Rp 10,66 miliar untuk membiayai agenda biro kerjasama antarparlemen. Konferensi GOPAC merupakan agenda rutin organisasi itu yang bertekad memberantas korupsi di seluruh negara anggota. (Baca: DPR Siap Belanjakan Dana Ratusan Miliar Tahun Ini)

Konferensi terkahir digelar di Manila, Filipina pada 31 Januari-2 Februari 2013 dengan menghadirkan 300 peserta dan 200 pengamat dari seluruh dunia. GOPAC di Indonesia dibentuk pada 12 Desember 2012 yang diketuai oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung.

Dalam konferensi GOPAC di Manila, lima politisi senayan hadiri mewakili parlemen Indonesia. Mereka adalah Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah; Yahdil Abdi Harahap dari Partai Amanat Nasional; Eva Kusuma Sundari dari PDIP; serta dua anggota Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida dan Telly Gazali.

Konferensi ini biasanya membahas persoalan utama terkait aksi pemberantasan korupsi di antaranya konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan korupsi, antipencucian uang, kode etik parlemen, serta fungsi pengawasan parlemen.

Seperti diberitakan, DPR telah membuat perencanaan anggaran untuk kebutuhan harian parlemen selama satu tahun yang mencapai Rp 220,1 miliar. Anggaran itu dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan 2015 itu yang dibagi menjadi enam bagian.

Selain untuk biro kerjasama antarparlemen, rencana itu juga untuk belanja biro humas dan pemberitaan Rp 86,212 miliar; biro pemeliharaan bangunan dan instalasi Rp 80,48 miliar; biro umum Rp 35,53 miliar; pusat pengkajian pengolahan data dan informasi sebesar Rp 7,04 miliar; dan biro keanggotaan pegawai Rp 1,02 miliar. (rdk)