Nasional Politik

JK: Presiden Belum Setujui Penambahan Gedung DPR

Noor Aspasia | CNN Indonesia
Senin, 27 Apr 2015 15:25 WIB
JK: Presiden Belum Setujui Penambahan Gedung DPR
Pekerja kebersihan dan pemeliharaan Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 April 2015. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat perencanaan anggaran untuk kebutuhan harian parlemen selama satu tahun yang mencapai Rp 220,1 miliar. Belanja tersebut termuat dalam susuan Rencana Umum Pengadaan tahun 2015. beberapa pos yang dianggap tidak wajar adalah pemeliharaan rusa Rp 650 juta, pengadaan pengharum ruangan Rp 2,3 miliar dan renovasi rumah dinas Rp 36,1 miliar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum dengar secara langsung persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penambahan gedung DPR RI.

"Kalau namanya izin tentu harus tertera di APBN, itu juga belum ada di APBN. Saya belum mendengar cerita langsung bahwa itu persetujuan presiden," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (27/4).

JK mengatakan belum mengetahui rencana tersebut karena belum ada persetujuan untuk penamabahan gedung di DPR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi
Untuk diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (24/4).

Setya mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI sebagai wakil rakyat.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah menjelaskan pembangunan gedung baru ini sudah masuk ke dalam perencanaan dan program APBN-P 2015 yang telah disahkan. Dana pembangunan gedung baru dirasa juga tidak terlalu besar.

"Sifatnya yang 2015 ini enggak cukup uangnya, jadi cuma sebagian kecil saja. Tahun ini peletakan batu pertama, itu baru sebagian, sebagian pun belum hanya cukup fondasi dan beberapa. Ini baru dilanjutkan di 2016," kata Dimyati. (pit)