Sutiyoso menjelaskan, sekretariat bersama tersebut akan berada di bawah pimpinan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sutiyoso, konsep secara umum mengenai keberadaan sekretariat bersama telah dibahas secara internal dalam pertemuan rutin bulanan KIH di kediaman Sutiyoso, 28 April lalu.
Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat sebagai pengusung utama kepemimpinan SBY memang membentuk sekretariat bersama. Sekretariat tersebut dipimpin langsung oleh SBY dengan dibantu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua harian.
Sekber yang dibentuk pada Mei 2010 itu bertujuan untuk memastikan bahwa koalisi yang digagas Demokrat dapat menguatkan pemerintahan SBY-Boediono yang saat itu menghadapi cukup banyak persoalan dan tekanan. Sekretariat bersama ini juga memastikan bahwa partai pengusung pemerintah di parlemen mendukung penuh program pemerintah dan melakukan kritik secara proporsional.
(Baca: Soal Reshuffle, Jokowi: Tanyakan ke Pak JK)
Sejumlah politisi dan pengamat politik kala itu menilai, pembentukan sekber oleh SBY sebagai kepanikan karena situasi politik yang mengancam pemerintahan. Meski ada juga yang menganggap bahwa pembentukan itu merupakan bukti kepiawaian SBY dalam mengelola partai koalisi pemerintahan.
Sementara sekretariat bersama yang digagas KIH saat ini, sebelumnya pernah mengemuka saat Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mewacanakan hal itu. Menurut Karding, sekber dapat merepresentasikan pemerintah dan partai pengusung yang bertugas mengatur pertemuan dan pembahasan rutin, serta mengomunikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah.
Kepada CNN Indonesia, Pramono Anung menolak berkomentar terkait rencana pembentukan sekretariat bersama tersebut. "Saya enggak berkomentar ya, saya enggak berkomentar soal itu," kata Pramono, Senin malam. (rdk)