Politikus NasDem Kritik Keras Kerja Luhut di Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dinilai turut menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Victor Laiskodat saat berbincang dengan CNN Indonesia, kemarin.

"Belum terlihat kedudukan Bang Luhut sebagai staf kepresiden dalam memberikan pikiran-pikiran di sektor ekonomi," ujar Victor. (Baca juga: Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle)

Pilihan Redaksi Menteri Agraria Tak Pusing Rencana Reshuffle Kabinet Jokowi JK Jawab Soal Reshuffle dengan Guyonan Mensesneg Sebut Tak Tahu soal Pembicaraan Reshuffle di Istana Bantah Isu Reshuffle, Tedjo Klaim Kinerja Menteri Baik

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa Luhut merupakan seorang praktisi ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Aburrahman Wahid.

Selain itu, Luhut juga memiliki PT Toba Sejahtra Group, bisnis yang bergerak di bidang energi dan pertambangan. Kemudian yang terus berkembang dan melahirkan anak perusahaan Toba Bara.  (Baca juga: Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sudah Punya Target Sendiri)

"Bang Luhut itu praktisi ekonomi. Kalau memang tidak bisa memandu, berarti salah juga itu tempatnya," katanya.

Dualisme Komando ‎

Tidak berhenti disitu, Victor bahkan menilai memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia terjadi karena adanya dualisme komando antara Luhut dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Bisa saja ini (pelambatan) di sektor ekonomi karena koordinasi presiden dan wakil presiden juga terkendala karena ada peran serta kepala staf presiden. Sinergitas itu tidak terjadi," ujar Victor. (Baca: KIH Ajukan Usul Reshuffle Menteri kepada Jokowi Pekan Ini)

Ia menilai Luhut memiliki peran dan wewenang yang lebih, sehingga terjadi overlapping terutama di sektor ekonomi. "Dia tidak tidak berada posisi yang secara konstitusi itu masuk, tapi dia diberikan kewenangan yang lebih," jelasnya. Peran staf presiden, menurutnya, "melampaui wakil presiden dalam pengawasan pembangunan terutama di sektor ekonomi.

Oleh sebab itu, Victor menilai ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terutama setelah semakin santernya terdengar wacana perombakan Kabinet Kerja. Salah satunya menjelaskan apa saja perkerjaan dan wewenang Luhut selaku Kepala Staf Kepresidenan. Itu dipersiapkan untuk mencegah terjadinya overlapping. "Kemudian mengembalikan tugas kewenangan wakil presiden sebagai pembantu utama dalam pengawasan pembangunan," kata Anggota Komisi I DPR ini.

Selain itu, juga benar-benar mengevaluasi para menteri yang menangani perekonomian, yang tidak memiliki kemampuan untuk mengemban tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi. (sip)