Menteri Bidang Lingkungan Hidup Masih Layak Dipertahankan

Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah kencangnya dukungan yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle), ternyata masih ada yang beranggapan bahwa masih terlalu dini untuk melakukan reshuffle tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, tujuh bulan waktu uji coba yang diberikan kepada 34 menteri masih terlalu sedikit, untuk dapat melihat kinerja yang memuaskan. (Baca juga: Kantor Staf Kepresidenan Tak Punya Wewenang Nilai Menteri) 

"Kalau menilai selama tujuh bulan ini tidak fair. Menurut saya, arahnya bagaimana? Apakah sesuai sasaran?" ujar Edhy di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (6/5) malam.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Edhy selaku Ketua Komisi IV, setelah melihat kinerja dari menteri-menteri yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR. Menurutnya, kinerja dari para mitra kerja yang melingkupi bidang lingkungan hidup masih berjalan sesuai dengan sasaran.

"Di sektor saya, capaian tiga menteri masih sesuai dan on the track," tegasnya.

Pilihan Redaksi Mensesneg Sebut Tak Tahu soal Pembicaraan Reshuffle di Istana Luhut Pandjaitan Berpeluang Terdepak dari Kabinet Jokowi Beda Penilaian Menteri Era SBY dan Era Jokowi Amien Minta Jokowi Rombak Menteri Bidang Ekonomi dan Hukum

Ia pun memberikan contoh, sekaligus menekankan, perlu waktu kurang lebih selama dua tahun bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar capaian kerjanya optimal.

Adapun mitra kerja Komisi IV lainnya adalah Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Amran Sulaiman, Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.

Sejumlah petinggi negara seperti pimpinan DPR, politikus, pengamat bahkan lembaga survei memang mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reshuffle Kabinet Kerja, terutama bagi para menteri yang menangani perekonomian Indonesia. (Baca juga: Pengamat: Menteri Gobel, Tedjo dan Andi Layak Dievaluasi) 

Salah satunya datang dari politisi senior PAN Amien Rais. Dia menyebut dua bidang kementerian yang dinilai Amien pantas untuk dirombak yakni ekonomi dan hukum. Dua bidang ini memang yang paling sering disebut, seiring mengencangnya isu reshuffle. Mantan Ketua MPR ini turut menilai para menteri yang menangani bidang ekonomi dan hukum layak untuk dirombak. 

"Ekonomi kita sedang morat-marit, rakyat miskin masih menganga, dan hukum pun masih tebang pilih," ungkapnya.

Oleh karena itu, pendiri PAN ini meminta Presiden Jokowi untuk mempersolid hubungannya bersama dengan para pembantunya di eksekutif, dengan tidak lagi membiarkan para menterinya membuat kericuhan di segala bidang.

Isu reshuffle memang kembali menghangat setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.

"Ya, tentu dalam waktu kedepan ini lah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta. (Baca juga: Jokowi Komentari Reshuffle dengan Candaan)

BACA FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi (hel)