Hal itu dianggap tidak terlepas dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama jajaran kementerian Presiden Joko Widodo.
Menurut Haryadi, kondisi itu terjadi tidak terlepas dari mekanisme birokrasi di jajaran kementerian. Meski presiden punya hak prerogatif memilih pembantunya sendiri, Haryadi berharap Jokowi bisa mengangkat menteri yang mengerti birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haryadi mengatakan visi-misi pemerintah yang diusung oleh Jokowi selama ini diterjemahkan melalui program-program kerja di tingkat kementerian.
"Yang terjadi adalah begitu banyak peluang yang hilang, pendapatan menurun," kata Haryadi.
Bagaimanapun, kata Haryadi, perombakan kabinet merupakan jalan keluar yang patut dipertimbangkan presiden. Masa tugas menteri selama satu semester seharusnya bisa dijadikan sebagai tolok ukur evaluasi.
"Menurut kami waktu enam bulan sangat cukup untuk memberikan penilaian. Di korporasi, dua bulan sudah cukup. Jangan sampai sia-siakan waktu," kata Haryadi. (meg)