“Tidak benar sekarang presiden bagian A, wakil presiden bagian B. Keliru itu," kata dia di acara Kultum Supermentor 6 yang diadakan di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Minggu (17/5).
Try bercerita, tradisi sewaktu dia menjadi Wapres saat Presiden Soeharto berkuasa, ucap dia, adalah tambahan tugas di bidang pengawasan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Try pun bercerita bagaimana proses dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden ke-6 pada 1992. Saat itu dia didatangi oleh empat fraksi: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan ABRI.
Terkait pemerintahan saat ini, Try mengatakan Republik Indonesia sebenarnya tidak pernah menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Menurut dia, bapak pendiri bangsa tidak menginginkan sistem pemerintahan yang meniru dari Amerika Serikat dan Eropa itu.
"Indonesia tidak pernah presidensial maupun parlementer. Tidak pernah itu. Karena pendiri negara, Bung Karno, mengingatkan, jangan sampai kita mengambil (sistem pemerintahan) dari luar," ujar Try.
Menurut Soekarno, tutur Try Sutrisno, sistem pemerintahan presidensial meniru Amerika Serikat. Sementara sistem parlementer mencontoh pemerintahan negara-negara Eropa, misalnya Inggris. (ded/ded)