Nasional Politik

Anggaran Pilkada Membengkak, Komisi II Minta KPU Diaudit

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 22 Mei 2015 10:01 WIB
Anggaran Pilkada Membengkak, Komisi II Minta KPU Diaudit
Gedung KPU, Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi WIcaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi II Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Kepemiluan DPR Rambe Kamarulzaman mendesak dilakukan audit atas kinerja Komisi Pemilihan Umum. Dorongan audit itu merupakan keputusan Komisi II.

"Kami ingin agar KPU diaudit Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Rambe.

Untuk diketahui, KPU merupakan mitra kerja Komisi II DPR. Selain itu, Komisi II pula yang memilih para Komisioner KPU. "Karena yang memilih KPU adalah DPR, tidak bisa dia sebut (KPU) mandiri," ‎ucap politikus Partai Golkar itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alasan mendasar dari desakan tersebut, ujar Rambe, adalah membengkaknya anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang semula direncanakan sekitar Rp 4 triliun menjadi Rp 6,7 triliun untuk 269 daerah.

"Hampir Rp 3 triliun. (Jumlah) Itu besar. Ini apa jadinya?" tutur Rambe.

Pilihan Redaksi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah penyebab pembengkakan anggaran pilkada, misalnya KPU Daerah juga menetapkan anggaran, padahal sesungguhnya anggaran telah ditetapkan KPU pusat.

Selain itu, KPU memang menganggarkan cukup tinggi terutama untuk sejumlah daerah yang secara geografis membutuhkan anggaran lebih seperti bagian timur Indonesia. Anggaran juga jadi besar karena untuk biaya kampanye.

Menurut riset FITRA, saat tahun pilkada di daerah, biasanya belanja publik menjadi kecil dan terhenti hanya untuk membiayai pilkada. "Bahkan anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas untuk pelaksanaan pilkada," kata Sekjen FITRA Yeny Sucipto.

Ada pula temuan, daerah menggunakan anggaran tunjangan pegawai ke-13 untuk membiayai pilkada. "Kecerobohan ini karena Jokowi tidak mengantisipasi anggaran pilkada pada APBN-P 2015. Seharusnya biaya pilkada dibebankan pada APBN agar pembangunan di daerah tetap berjalan," kata dia.
 
Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi pun berpendapat dengan dibebankannya biaya pilkada kepada APBN, maka KPU dapat lebih independen serta mengurangi potensi politisasi dari elite daerah, terutama calon incumbent, terhadap APBD.
(hel)