Elite PPP Iri dengan Islah Sementara Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya Hasrul Azwar menyayangkan partainya belum memberikan tanda-tanda adanya islah seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar.

"Seharusnya partai berlandaskan Islam lebih dulu islah dari pada Golkar. Karena diajarkan untuk bisa diselesaikan dengan cepat," ujar Hasrul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5).

Hasrul memuji langkah yang diambil oleh para petinggi Golkar demi tercapainya islah tersebut. Diketahui, Golkar tinggal meresmikan islah terbatas besok malam di kantor DPP di Slipi, meskipun terbatas hanya untuk Pilkada.

"Saya menaruh apresiasi kepada Golkar yang nasionalis, dengan kesadaran intelektual petingginya mampu untuk islah," tutur Ketua Fraksi PPP DPR ini.

Pilihan Redaksi Hasil Pilkada akan Tentukan Kelanjutan Islah Golkar Tommy Soeharto Sindir Islah Golkar Ibarat Gencatan Senjata Kubu Agung: Islah dengan Ical Mencurigakan Akom Yakin Ical-Agung akan Dimarahi Kader jika Depankan Ego

Hasrul mengungkapkan, sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda dari para petinggi partainya untuk menginisiasikan islah. PPP benar-benar terancam tidak bisa ikut Pilkada apabila permasalahan dualisme ini tak kunjung selesai.

"Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (Romahurmuziy dan Djan Faridz) untuk islah, minimal menyongsong Pilkada ini," tegasnya. (Baca juga: Ini Empat Usulan JK yang Ditawarkan ke Islah Agung dan Ical)

Sebelumnya, ‎Sekretaris Jenderal PPP versi Munas Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan pengurus PPP di bawah kepimpinan Ketua Umum Djan Faridz bisa saja menempuh islah sesaat dengan kubu PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan PPP Romahurmuziy.

Dimyati pun mengatakan pada 30 Mei nanti pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Cipayung, Bogor, Jawa Barat dengan agenda pentingnya persiapan menghadapi pilkada. Anggota Komisi I DPR ini mengingatkan pentingnya PPP ikut pilkada demi kepentingan yang lebih besar. (Baca juga: Dua Opsi Lain agar Golkar dan PPP Bisa Ikut Pilkada)

Islah, lanjut Dimyati, bakal ditempuh jika sampai akhir Juni mendatang tidak ada keputusan hukum yang tetap. Dimyati optimistis keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nanti bakal menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.

Keinginan islah agar bisa ikut pilkada itu direspons positif oleh PPP versi Muktamar Surabaya. Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, menyatakan pihaknya siap untuk islah demi bisa ikut pilkada.

Hanya saja, anggota Komisi III DPR itu menyebutkan keputusan hasil banding PPP kubu Romahurmuziy di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kemungkinan tidak lama lagi bakal keluar. Upaya islah, kemungkinan akan dilakukan usai keluarnya putusan itu. “Diperkirakan sekitar pertengahan Juni nanti,” ujar Arsul. (hel)