Jelang Rombak Kabinet, PDIP Siapkan Calon Menteri Pengganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung reshuffle kabinet segera dilakukan. Partai penguasa itu terang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap performa jajaran menteri ekonomi Jokowi. (Baca PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja)

PDIP pun mendorong Presiden Jokowi mengedepankan aspek proporsionalitas dalam merombak kabinet. “Wajar jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu punya alokasi (jumlah menteri) terbesar. Jika Pak Jokowi mengambil kebijakan menambah menteri dari PDIP, kami menyiapkan sebaik-baiknya,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada CNN Indonesia, Selasa (23/6).

Pilihan Redaksi PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja Jokowi Cermati Laporan Kerja Para Menteri Zulkifli Hasan Minta Jokowi Tunda Reshuffle Hingga Setahun Isu Rombak Kabinet Merebak, Menteri-Menteri Pasrah

Tentu saja, ujar Hasto, penambahan menteri dari PDIP itu dilakukan dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, PDIP memahami aturan main bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Senin (22/6), Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah juga meminta Presiden Jokowi untuk menambah jatah menteri dari partainya. “Lima jumlah yang tepat,” kata dia. Untuk diketahui, saat ini jumlah menteri PDIP tak lebih banyak dari NasDem.

Secara terpisah, sumber CNN Indonesia menyatakan ada 17 menteri yang telah dievaluasi Istana. Dari jumlah itu, empat menteri telah ditandai dan diusulkan untuk diganti karena berkinerja buruk.

Keempat menteri itu seluruhnya jajaran bidang ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Presiden Jokowi terang menyebut ada kementerian yang mendapat rapor merah. Hal itu ia sampaikan usai seluruh kementerian mengumpulkan laporan kinerja periode November 2014-Mei 2015 sekaligus laporan perencanaan periode Juni-November 2015, Kamis pekan lalu (18/6). Jokowi mengatakan selalu mengevaluasi kinerja menterinya melalui berbagai laporan dan hasil kerja mereka di lapangan. (agk)