NasDem-Hanura Tak akan Gunakan Dana Aspirasi DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi NasDem memastikan tidak akan menggunakan dana aspirasi usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) apabila jadi direalisasikan. Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat mengatakan, NasDem telah menolak penggelontoran dana hingga Rp 11,2 triliun setiap tahun untuk membangun dapil.

"Kalau ngotot menggolkan, tidak apa-apa. Kami tidak akan pakai karena kami sudah menolak," ujar Viktor, Selasa (23/6).

Pilihan Redaksi Megawati Perintahkan Fraksi PDIP Tolak Dana Aspirasi DPR: Aspek Yuridis Jadi Pertimbangan Penting Dana Aspirasi KPK Sebut Pro-Kontra Dana Aspirasi Cukup Tinggi Usulan Dana Aspirasi Rencana Diteruskan ke KPK dan BPK

DPR diketahui menyiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk dijadikan pagu anggaran bagi setiap anggota dewan dalam merealisasikan UP2DP setiap tahun. Dengan total 560 anggota dewan, maka dana sebesar Rp 11,2 triliun tengah diperjuangkan untuk masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk menjadi platform perealisasian pembangunan dapil.

Diketahui, Fraksi NasDem di DPR beranggotakan 36 orang. Jika NasDem tidak menggunakan anggaran itu, ada penghematan uang negara sebesar Rp 720 miliar. Selain NasDem, Fraksi Hanura juga menolak dana aspirasi ini.

Di DPR, Fraksi Hanura memiliki 16 anggota. Dengan pagu Rp 20 miliar per tahun untuk setiap anggota, maka Rp 320 miliar tidak akan dicairkan untuk membangun daerah pemilihan dari setiap anggota fraksi partai besutan Wiranto ini. Bila ditotal dari NasDem dan Hanura, ada uang negara sebesar Rp 1,040 triliun yang tidak akan digunakan sebagai dana aspirasi per tahun.

Fraksi NasDem dan Hanura sebelumnya mengaku siap walk out apabila kalah dalam argumentasi dalam rapat paripurna pembahasan draf peraturan DPR tentang UP2DP dalam paripurna siang ini.

Atas penolakan NasDem, Hanura, dan belakangan Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim UP2DP Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan, terlambat bagi anggota dewan untuk menolak rencana UP2DP. Taufik mengingatkan usulan program pembangunan telah dibacakan pada paripurna 17 Februari lalu.

Berdasarkan risalah resmi paripurna DPR, dalam rapat 17 Februari itu dihadiri oleh 31 dari 36 anggota Fraksi NasDem, serta 13 dari 16 anggota Fraksi Hanura tercatat hadir dalam rapat paripurna itu.

Taufik juga menyebut, pengesahan pembentukan Tim UP2DP telah dilakukan dalam rapat paripurna yang diadakan pada 20 Mei lalu. Saat itu, rapat paripurna sesungguhnya memiliki agenda keterangan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016; laporan tim implementasi reformasi DPR; dan penetapan struktur tim mekanisme penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

Sebanyak 23 anggota Fraksi NasDem dan 10 anggota Fraksi Hanura tercatat hadir dalam rapat paripurna itu. (rdk)