Kapolri Sarankan Penundaan Pilkada di Beberapa Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengusulkan agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditunda di beberapa daerah, apabila anggaran untuk pengamanan belum dapat diberikan sepenuhnya.

Diketahui, hingga saat ini anggaran yang disetujui pemerintah daerah baru Rp 363,231 miliar. Sementara, kebutuhan seluruhnya mencapai Rp 1, 075 triliun.

"Yang belum ada anggaran, ditunda saja. Kalau yang sudah ada anggarannya siap jalan," ujar Badrodin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Pilihan Redaksi Parpol Berdampak Kecil di Pilkada Serentak Politikus PDIP: Pilkada Serentak Tak Efektif dan Efisien Bahas Kinerja Polri, Golkar Ical Minta Kantor ke Badrodin

Oleh karena itu, ia mengatakan Polri akan kembali melakukan rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah daerah.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin. Menurutnya, memang perlu dibuat tenggang waktu apabila pada saatnya, anggaran pengamanan ini masih belum dapat dipenuhi seluruhnya.

Rencananya, Pilkada akan diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember nanti di 269 daerah di indonesia.

"Harus ada solusi karena keamanan, ketertiban adalah faktor utama jalannya Pilkada," ujar Azis.

Mengenai mundurnya jadwal pilkada di beberapa daerah, Aziz mengakui itu harus melewati persetujuan pemerintah bahkan harus melewati Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terlebih dahulu.

Azis pun mengatakan pengunduran jadwal Pilkada ini masih bersifat wacana, yang rencananya akan dibahas bersama Menteri Dalam Negerti Tjahjo Kumolo dalam rapat konsultasi pada Senin (6/7) mendatang. (sip/sip)