Bawaslu Minta Pemerintah Pastikan PNS Netral dalam Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad meminta pemerintah untuk memastikan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dan birokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.

Hal ini menurut Muhammad sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ia merasa perlu menyampaikan hal ini, memberikan perhatian serius, dan meminta dukungan pemerintah karena pilkada bersifat sangat lokalistik, melibatkan elit yang sangat terbatas, dan hanya dilakukan satu putaran saja.

Pilihan Redaksi DPR Dinilai Tak Produktif dan Lebih Fokus ke Pilkada NasDem: Mental Pejabat Belum Siap Dengan Politik Dinasti Pemerintah Tanggung Biaya Pengamanan Pilkada

"Ini akan menjadi pemicu dinamika dan konflik yang tinggi, salah satunya adalah pengerahan birokrasi dan PNS kita," ujar Muhammad dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Selain itu, Bawaslu menurut Muhammad juga melakukan penguatan terhadap pengawasannya agar fasilitas negara tidak dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu,

"Sudah ada langkah-langkah ke arah sana, bagaimana keluarga petahana tidak diberi fasilitas lebih dan tidak boleh menggunakan fasilitas papaun dari jabatan petahana itu sendiri," kata Muhammad.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik juga mengaku telah meminta pemerintah dan Bawaslu untuk melakukan pengetatan pengawasan.

Permintaan ini menurutnya telah disambut baik oleh Presiden Jokowi yang segera menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk membuat surat edaran agar semua pegawai negeri sipil di daerah harus netral. (sur)