Jokowi: Saya Senang Tidak Ada yang Singgung Reshuffle

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengaku senang karena dalam acara tanya jawab antara Presiden dengan para sarjana ekonomi dan pelaku dunia usaha Indonesia tidak ada penanya yang menyinggung masalah perombakan (reshuffle) kabinet. Padahal, sebelumnya pertanyaan terkait hal ini sering dilontarkan tiap ada kesempatan serupa.

Lebih dari lima penanya secara bergantian memaparkan pertanyaannya kepada sang Kepala Negara. Ada yang bertanya soal kemudahan izin usaha, penyerapan anggaran, pajak real estate, ketahanan pangan, dan lain sebagainya.

Namun, tak seorang pun menyinggung soal reshuffle menteri, terutama menteri di bidang perekonomian seperti santer dikabarkan akan menjadi target perombakan.

Pilihan Redaksi Jokowi Setuju Rombak Kabinet Tidak dalam Waktu Dekat Jokowi Dianjurkan Ubah Nama 'Kabinet Kerja' Jokowi Belum Bahas secara Khusus Perombakan Menteri

"Saya senang sekali kalian tidak singgung reshuffle. Menurut saya, masalah ekonomi itu lebih penting dari reshuffle. Saya senang sekali tidak ada yang tanya reshuffle," ujar Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Hal itu disampaikan pada acara Silaturahmi dengan Dunia Usaha 'Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi' yang digelar oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, isu reshuffle kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menekankan hanya dia yang mengetahui hasil dari rapor para menterinya. Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi disebut-sebut karena adanya rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan setelah Lebaran.

Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.

Jokowi juga sempat menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pun memastikan presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan menteri mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri. (sip)