Pencalonan Kepala Daerah Golkar Tak Terpengaruh Putusan PTTUN

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terkait dualisme kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak akan mengubah hasil rapat konsultasi DPR bersama penyelenggara pilkada beberapa waktu lalu.

Terlebih lagi, ada poin dua yang mengatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengakomodasi partai yang berselisih dengan menerima surat pencalonan kepala daerah yang sama, namun melalui dua berkas berbeda.

Pilihan Redaksi Ical Tetap Berkeras Ambil Jalur Hukum atas Dualisme Golkar PTUN Sahkan Golkar Agung, Ical akan Ajukan Kasasi JK Kumpulkan Ical dan Agung, Sepakati 4 Poin Pilkada Serentak JK Yakin Ical Tak Ajukan Kasasi terkait Putusan PTTUN Golkar

"Saya kira semua peserta rapat telah meneken apa yang menjadi kesepakatan. Keputusan (PTTUN) tidak mengubah," ujar Fadli.

Poin kedua tersebut disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat rapat konsultasi bersama DPR, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalan Negeri, Kamis (9/7). Menurut Husni, sistem itu cukup aman.

Sebab apabila satu pihak dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, maka surat pencalonan yang lain tidak akan digunakan dan tidak akan ada perubahan karena pasangan yang diusung sama.

Pada Jumat (10/7), melalui situs resmi PTTUN-Jakarta.go.id terlihat, para hakim menolak gugatan yang diajukan PTUN untuk menganulir keabsahan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono dan Zainudin Amali.

Para hakim juga menolak gugatan yang diajukan PTUN untuk menganulir keabsahan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM atas kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy.

Menanggapi itu, Fadli Zon menilai poin dua hasil rapat konsultasi memang menjadi jalan keluar dari permasalahan partai yang berselisih. Sebab masih ada upaya dari satu pihak dengan mengajukan kasasi.

"Proses yang ada saat ini belum inkrah. Saya kira tunggu sampai keputusan yang punya kekuatan hukum tetap," ucapnya.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Jakarta Lawrence Siburian mengatakan, kepengurusan yang dipimpin Agung Laksono berpegang pada SK Kemenkumham.

Terkait calon yang akan diusung, Lawrence mengingatkan ada tim penjaringan dari kedua kubu yang sudah bekerja hingga saat ini. ‘Pak Aburi‎zal Bakrie daftar, enggak apa-apa. Golkar pasti ikut Pilkada. Calon sudah disurvei dan tinggal di analisis," tuturnya.  (rdk)