Manurut Hasto, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dinasti politik petahana dan persyaratan anggota legislatif sebagai kepala daerah telah membuat banyak perubahan dalam pemetaan calon kepala daerah yang diusung partai banteng bermoncong putih itu.
"Memang ada perubahan implikasi politik di daerah terkait putusan MK yang mengizinkan calon-calon yang punya kaitan dengan petahana, lalu ketentuan legislatif wajib mundur kalau jadi kepala daerah, ini menciptakan perubahan konfigurasi politik di daerah," ujar Hasto di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melihat bahwa setiap calon kepala daerah punya kedudukan sama sebagai warga negara, tanpa dibedakan status kekeluargaan. Maka kita gunakan pendekatan institusional seperti Sekolah Partai untuk menempa mereka jadi kepala daerah," jelas Hasto.
Selain 24 kursi calon kepala daerah yang masih kosong, Hasto juga menyatakan PDIP bakal berperan sebagai partai pendukung di tiga wilayah pemilihan di Sumatera Barat. Posisi partai pendukung diambil lantaran PDIP tidak meraih kursi di tiga wilayah tersebut.
"Kami targetkan (urusan sisa calon kepala daerah) paling lambat Rabu besok bisa diselesaikan," ujar Hasto. (sip)