Tiga Faktor Cairnya Koalisi di Daerah Jelang Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi partai-partai politik di daerah jauh lebih cair dibandingkan dengan di pusat. Hal ini terlihat dari banyaknya pasangan calon yang didukung partai baik dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Salah satunya seperti pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie. Dua partai anggota KIH yakni Partai Nasional Demokrasi (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pencalonan.

Bukan hanya itu, empat partai yang tergabung dalam KMP seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera turut mendukung pencalonan Airin-Benyamin.

Dinamika cairnya koalisi di daerah berbeda dengan di pusat yang masih terbagi hanya ke KIH dan KMP. Pengamat politik Arya Fernandes mengungkapkan tiga faktor penyebab bedanya kondisi koalisi di daerah dan di pusat.

Pilihan Redaksi Pilkada Serentak, Waktunya Politikus Pusat Bertaruh di Daerah Koalisi Acak Pilkada Akibat Demokrasi Tak Terkonsolidasi Wagub Djarot Minta E-Voting Diuji Coba Sebelum Diterapkan KPU: Kabupaten Bolaang Tak Miliki Calon karena Saling Tunggu

Menurutnya, ketatnya pertarungan di pusat menyebabkan terbentuknya dua blok koalisi politik hingga saat ini. "Di pusat pertarungannya head to head. Sementara di daerah, muncul lebih dari dua calon," ucap Arya, Kamis (30/7).

Cairnya koalisi di daerah, lanjut Arya, juga disebabkan karena komposisi kursi di partai dan di legislatif yang berbeda dengan di pusat. Diketahui, bakal pasangan calon kepala daerah baru dapat mendaftar apabila  pencalonannya didukung partai atau gabungan partai yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen dari perolehan Pemilu 2014 lalu.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini mengatakan faktor lainnya muncul dari kandidat kepala daerahnya. "Tingkat elektabilitas kandidat melepaskan sekat KMP-KIH," tuturnya.

Selain itu, Arya mengatakan persamaan ideologi tak dipakai dalam berkoalisi untuk mengajukan calon kepala daerah. Ia mengakui yang menjadi persoalan adalah memenangkan Pilkada yang rencananya akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.

"Ke depan koalisi antar partai tidak berbasis ideologi. Melainkan isu, program dan kandidat," katanya. (pit)