NasDem Benarkan Menteri Tedjo Berpamitan Lewat Pesan Singkat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno berpamitan dan meminta maaf setelah dikabarkan dicopot dari Kabinet Kerja. Permintaan maaf dan sekaligus ucapan terima kasih disampaikan Tedjo lewat pesan yang dikirim kepada sejumlah kolega dan diterima para wartawan.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella membenarkan bahwa dirinya juga menerima pesan dari nomor ponsel Tedjo terkait permintaan maaf tersebut.

“Memang beberapa teman NasDem mendapat kiriman broadcast pesan dari Pak Tedjo. Itu memang nomor Pak Tedjo yang mengirimkan pesan. Kami sendiri tidak tahu apakah dia di-reshuffle atau tidak,” tutur Patrice kepada CNN Indonesia hari ini, Rabu (12/8).

Menurut Patrice, sejauh ini belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Presiden Joko Widodo terkait isu reshuffle tersebut. “Belum ada komunikasi dengan kami, tetapi enggak tahu kalau dengan Bang Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem),” ujar Patrice.

Pilihan Redaksi NasDem Pasrah Jika Jokowi Reshuffle Menteri Tedjo Pengumuman Perombakan Kabinet Kerja Diduga Kuat Siang Ini PPP: Reshuffle Hari Ini Akan Diumumkan Presiden

Pesan broadcast dari nomor ponsel Tedjo yang beredar di kalangan wartawan adalah, “Assalamu’alaikum. Kepada Bapak/Ibu sekalian, sehubungan dengan berakhirnya jabatan saya selaku Menko Polhukam, saya mohon diri dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih atas segala dukungan dan kerja sama selama saya menjabat Menkopolhukam. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah-NYA kepada kita semua, aamiin. Wassalamu’alaikum. Tedjo Edhi. P, Laksamana (Purn).”

Tedjo Edhy Purdijatno merupakan salah satu kader NasDem yang dilantik Jokowi menjadi menteri, 20 Oktober 2014. Nama Tedjo selama ini santer disebut sebagai menteri yang layak diganti setelah sejumlah pernyataan kontroversial yang juga memicu kekecewaan publik.

Selain Tedjo, pejabat asal NasDem lainnya adalah Menteri Kabinet Kerja asal Partai NasDem yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan, dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Tedjo adalah salah satu menteri yang disorot karena dianggap gagal dan pernyataannya memicu kekecewaan masyarakat. Pernyataan paling kontroversi muncul ketika Tedjo belum genap tiga bulan menjabat menteri, 24 Januari 2015.

Kala itu ramai-ramai masyarakat dari berbagai kalangan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung lembaga itu dari perseteruan dengan Polri. Tedjo menyebut dukungan rakyat kepada KPK versus Polri sebagai dukungan dari rakyat yang tidak jelas.

“KPK berdiri sendiri dia. Kuat dia. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat enggak jelas itu,” tutur Tedjo. (rdk)