Terkait hal itu, Indriyanto mengatakan dilibatkannya atau tidak KPK dalam menelusuri para menteri adalah hak prerogatif Jokowi sepenuhnya. (Lihat Juga: FOKUS Bongkar Pasang Menteri Jokowi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya melibatkan KPK, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam memilih calon menteri dalam Kabinet Kerja.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik enam menteri baru di Kabinet Kerja. Mereka adalah Politikus PDIP Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Kemudian, Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo digantikan oleh Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil digantikan oleh Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel digantikan oleh pengusaha Thomas T Lembong, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago digantikan oleh Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian. (utd)