Jokowi Direncanakan Resmikan Kawasan Terpadu DPR Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo besok diagendakan menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen. Peresmian itu merupakan simbolisasi dimulainya garapan penataan kawasan parlemen, yang rencananya akan direalisasikan dalam bentuk pendirian gedung baru.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan proyek tersebut merupakan salah satu bentuk upaya parlemen dalam menata kawasan legislatif. Pendatanganan prasasti sekaligus menandai dimulainya proyek penataan kawasan parlemen.

Pilihan Redaksi Demokrat Siapkan Lawan Risma di Pilkada Surabaya Istri Sofyan Djalil Terbiasa Lihat Suami Ganti Pekerjaan Wiranto: Jokowi Tak Banyak Kompromi dengan KIH soal Reshuffle Reshuffle, Jokowi Dianggap Masih Takut Partai Politik

"Rencananya akan ada gedung baru, kompleks. Ini yang sedang ditangani oleh para ahli dengan Tim Implementasi Reformasi DPR yang mendesain," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (13/8).

Salah satu titik awal dari penataan ruang kawasan parlemen adalah dengan pembenahan museum Gedung DPR RI.

Museum yang diresmikan sejak 1991 itu dipermak sedemikian rupa dengan penataan cahaya dan penambahan barang lainnya yang berkaitan dengan sejarah perjalanan para anggota legislatif.

Ruangan museum dirancang dengan penataan barang dan sejumlah display yang lebih terkesan modern. Mulai dari kursi pimpinan MPRS tahun 1967 hingga 'Palu Ceu Popong' turut dipajang di sana.

Museum usang itu dipermak sekaligus menyambut kedatangan para petinggi bangsa yang bakal menghadiri sidang tahunan MPR besok.

Fadli menyatakan penataan museum itu hanyalah satu dari tujuh tahapan menuju pembentukan gedung baru. Jika semua tahapan sudah terwujud, kata Fadli, maka penempatannya akan pindah lokasi ke kawasan baru, yang dia sebut kawasan legislatif.

Fadli mengaku sama sekali tidak tahu soal anggaran yang dikucurkan untuk proyek jangka panjang tersebut. Menurut dia, urusan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang kesekretariatan yang menjadi kuasa pengguna anggaran.

Bagaimanapun, Fadli menekankan perlunya pembangunan gedung ataupun kawasan legislatif. Dia menilai parlemen membutuhkan fasilitas yang lebih memadai untuk dijadikan sebagai kawasan legislatif.

"Sejak Indonesia merdeka kita gak punya kawasan gedung legislatif yang diperuntukan untuk kawasan legislatif," ujar Fadli.

Dalam rapat paripurna yang digelar 20 Mei, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku Ketua Tim Reformasi Implementasi menyatakan ada tujuh tahapan yang perlu direalisasikan dalam proyek masif tersebut.

Di antaranya adalah pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, pembangunan jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR, pembangunan visitor center, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.

Selain itu ada pula pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar, dan mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota. (utd)