Jokowi: Publik Harap MK Adil Urus Sengketa Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memberikan dua pujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) saat membacakan pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Satu dari dua pujian tersebut berkaitan dengan keputusan MK terkait sengketa hasil pemilihan presiden tahun 2014.

Jokowi menyebut, harapan yang sama digantungkan publik kepada MK dalam memutuskan sengketa perkara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dihelat Desember mendatang. "Masyarakat berharap MK juga sukses menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut keberhasilan MK dalam menciptakan keadilan dalam pilpres 2014 harus dilanjutkan dalam putusan-putusan sengketa pilkada. Hal tersebut penting untuk mengawal wajah demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi dan damai.

Pilihan Redaksi Jokowi-JK Seragam Hadiri Sidang Tahunan MPR 2015 Pidato Jokowi: Penanganan Perkara di MA Sudah Lebih Cepat Tim Escape Siaga Kondisi Darurat Sidang Tahunan MPR 2015 Jokowi Beri Pujian ke Seluruh Lembaga Negara

"Dengan memutus perkara hasil pemilihan presiden, MK telah berhasil mengawal dan menghantarkan suskesi kepemimpinan nasional berjalan di atas rel konstitusi," ujar Jokowi.

Diketahui, usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi nasional perhitungan suara pilpres 2014, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat penyelenggara pemilu. Mereka menuding KPU serta pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla melakukan sejumlah kecurangan.

Mereka meminta MK membatalkan dan menyatakan keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak sah.

Setelah melalui seluruh tahapan sidang, para hakim konstitusi akhirnya membenarkan penetapan KPU dan menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo-Hatta. Keputusan MK tmenjadikan penetapan KPU tentang kemenangan Jokowi-JK menjadi berkekuatan hukum tetap.

Tak hanya soal sengketa pilpres, Jokowi juga memuji seluruh kinerja MK terkait perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD 2014. Pemilihan anggota legislatif tersebut berlangsung sebelum pilpres.

Hingga berita ini diturunkan, empat daerah gagal mengikuti pilkada serentak tahun 2015, yaitu Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Timor Timur Utara (Nusa Tenggara Timur) dan Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat). (rdk)