PKS Tidak Setuju dengan Isi Pidato Jokowi Terkait Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempertanyakan dasar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan konsolidasi demokrasi telah diraih. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato kepresidenannya di sidang bersama DPR dan DPD RI.

Diketahui dalam pidatonya, Jokowi mengatakan konsolidasi demokrasi telah diraih dan kini saatnya menjaga kepentingan nasional dan transformasi fundamental perekonomian nasional.

Sohibul mengatakan salah satu ciri telah terkonsolidasinya demokrasi Indonesia apabila seluruh lembaga negara telah mengalami kematangan institusional. "Kami merasakan lembaga negara ini belum mengalami kematangan institusional," ujar Sohibul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Pilihan Redaksi Pidato Normatif Jokowi Bikin IHSG Tak Bergairah di Sesi I 2016, Jokowi Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi jadi 5,5% Pimpinan DPR: Pemerintah Masih Memecah Belah Partai Politik Agenda Sidang Tahunan MPR 2015 Dilanjutkan Jam 2 Siang Ini

Sohibul mengungkapkan ada satu hal penting yang menjadi indikator suatu lembaga negara telah matang atau tidak secara institusional, yakni menjalankan aturan main di masing-masing lembaga. Ia mengatakan, apabila suatu lembaga telah matang maka tak ada lagi kasus atau perkara di internal lembaga tersebut.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR RI ini mengakui demokrasi di lembaga legislatif ini belum terkonsolidasi secara baik. DPR pun belum matang secara institusi. Ia mengatakan DPR memiliki aturan main yang tertuang dalam kode etik.

"Lihat seberapa jauh anggota DPR menjalankan kode etik yang dibuatnya itu sendiri?" ucapnya.

Ada pun yang menjadi salah satu contoh dugaan pelanggaran etik adalah insiden pemukulan yang sempat terjadi di Komisi VII DPR pada April lalu di tengah rapat, Anggota Komisi VII fraksi PPP Mustofa Assegaff dan Wakil Ketua Komisi VII fraksi Partai Demokrat Mulyadi terlibat baku hantam di balik ruang sidang.

Aksi tersebut bermula dari tidak terimanya Mustofa yang dikritik Mulyadi lantaran terlalu lama mengajukan pertanyaan ke jajaran kementerian yang dipimpin oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

"Kalau masih ada pelanggaran, itu artinya lembaga belum matang," katanya. (pit)