Jokowi Batal Teken Prasasti Peresmian Proyek Pembangunan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Jokowi batal menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8). Semula DPR mengagendakan prasasti tersebut ditandatangani Ketua DPR Setya Novanto dan Presiden Jokowi usai sidang paripurna siang ini.

Prasasti itu Kamis kemarin (13/8) telah diletakkan di depan pintu masuk museum DPR. Museum tersebut telah ditata sedemikian rupa menyambut sidang tahunan MPR yang berlangsung maraton hari ini.

Namun ternyata ketika telah tiba agenda penandatanganan prasasti, prasasti itu tak ada di tempat semula. Di lokasi itu justru terlihat meja untuk registrasi tamu undangan.

Sumber Istana menyatakan Jokowi belum menghendaki menandatangani prasasti tersebut. Maka ketika Jokowi turun dari lantai ruangan sidang menuju museum DPR, dia langsung memasuki museum didampingi Setya dan sejumlah pejabat tinggi lain.

Pilihan Redaksi Jokowi Beri Pujian ke Seluruh Lembaga Negara Kursi Pramono Anung di DPR Akan Digantikan Eva Sundari Anggaran Proyek Reformasi DPR Masih Dirahasiakan DPR Tertutup Soal Anggaran Pembangunan Fasilitas Parlemen

Jokowi dan para pejabat itu lantas melihat kondisi museum yang baru dipermak. Museum tersebut sesungguhnya menjadi semacam percontohan yang ingin diperlihatkan kepada pemerintah.

Museum itu hanya sebagian dari proyek masif yang direncanakan dibangun DPR dalam tujuh tahap. Untuk memulai proyek Penataan Kawasan Parlemen Terpadu yang nantinya akan memunculkan gedung baru, DPR memerlukan persetujuan pemerintah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan proyek besar itu merupakan upaya DPR menata kawasan parlemen. “Rencananya akan ada gedung baru. Ini sedang ditangani oleh para ahli dengan Tim Implementasi Reformasi DPR yang mendesain," ujar politikus Gerindra itu.

Pembenahan museum DPR merupakan titik awal dari penataan kawasan parlemen tersebut. Museum yang diresmikan sejak 1991 itu dipermak sedemikian rupa dengan penataan cahaya dan penambahan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah perjalanan para anggota legislatif.

Dalam rapat paripurna yang digelar 20 Mei, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku Ketua Tim Reformasi Implementasi DPR menyatakan tujuh tahapan yang perlu direalisasikan dalam proyek masif itu ialah pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR, visitor center, ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.

Selain itu ada pula pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar, dan pengintegrasian tempat tinggal anggota DPR dengan kantor kerja mereka. (agk)