Menurut Luhut, sudah menjadi tugas seorang Menkopolhukam untuk membuat stabilitas hukum, keamanan, sehingga bisa menimbulkan rasa aman kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Indonesia.
"Kami tidak mau ada kegaduhan statement yang tidak jelas. Tadi perintah Presiden juga begitu. Jadi kalau belum jelas, tanya dulu Menkonya," ujar Luhut di Bina Graha, Jakarta Pusat, Jumat (14/8) petang. (Baca Juga: Luhut: Lembaga Negara Harus Satu Suara)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau menurut saya, di tentara haram hukumnya. Tidak ada satu pun statement komandan, bawahan, bertentangan dengan atasan. Ini menjadi rumus, formula," kata dia.
"Kalau sekarang kami menghadapi masalah ekonomi yang berat, no problem. Bahwa penaikannya nanti agak lambat tidak apa-apa, tapi kami masih lebih bagus dari semua rata-rata negara di sekitar Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, usai acara serah terima jabatan dengan Menkopolhukam terdahulu, Tedjo Edhy Purdijatno, Luhut berkata setiap menteri di bawah koordinasinya berhak dan bebas mengeluarkan pernyataan ke publik. (Lihat Juga: Luhut: Semua Menteri Bisa Bicara, Tapi Telepon Saya Dulu)
Namun demikian, kata Luhut, menteri yang ingin berbicara di depan umum sebaiknya melapor kepadanya terlebih dahulu.
"Semua bisa ngomong, tapi paling enggak telepon saya dulu, bilang saya mau ngomong begini. Nanti saya akan katakan oke lanjut, tancap," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/8).
Pada pidato pertamanya sebagai Menko Polhukam, Luhut menekankan pentingnya ketenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia pun menitikberatkan kesamaan persepsi dan tujuan dari setiap menteri dan petinggi negara yang ada di bawah koordinasinya.
"Kalau belum jelas, eloknya tidak terus berbicara. Bicarakan dulu (secara internal) sehingga data lebih lengkap dan tidak akan ada kesimpangsiuran," ucapnya. (utd)