Ryamizard: Pejabat Tak Ada di Tempat, Papua Sulit Dibangun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.

Ryamizard pun membenarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menyambut dua kunjungan Presiden Joko Widodo ke provinsi tersebut. (Baca: Kepala Daerah di Papua Lebih Banyak Berada di Jakarta)

Pilihan Redaksi Luhut Berikan Jaminan Kebebasan Berpendapat Bagi Filep Karma Mendagri Sebut Papua, Maluku dan NTT Rawan Konflik Pilkada Empat Pelanggaran di Tolikara Versi Komnas HAM Kapolri Berikan Tiga Pesan Buat Kapolda Baru Papua

"Pejabat di sana jarang ada di tempat. Presiden dua kali datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya nggak ada. Yang jemput sekretaris daerah. Bayangkan. Di Jakarta atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di Singapura," ujar Ryamizard di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (19/8).

Pensiunan jenderal berbintang empat itu pun berang. Ia menuturkan, pemerintah pusat setiap tahun telah menganggarkan dana pembangunan senilai Rp 37 triliun untuk Papua. Namun, perilaku para pejabat yang jarang berada di daerahnya membuat anggaran tersebut sia-sia dan menguap entah ke mana.

Padahal, menurut Ryamizard, uang sebesar Rp 37 triliun itu sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Papua. Anggaran tersebut juga lebih banyak ketimbang bagi hasil yang didapatkan pemerintah dari Freeport per tahun.

Menurut hasil sensus penduduk 2010, Badan Pusat Statistik mencatat Papua dihuni 2,833,381 penduduk.

Jika membandingkan dana pembangunan Papua dari pemerintah pusat dengan jumlah penduduk pada tahun itu, maka setiap penduduk di provinsi itu akan mendapatkan kurang lebih Rp 13 juta.

"Ini setiap tahun Rp 37 triliun untuk Papua. Penduduk di sana berapa? Tidak sampai tiga juta? Rp 37 triliun dibagi tiga juta berapa. Tapi duitnya mana," ungkap Ryamizard.

Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, juga menunjukkan keheranannya dengan perilaku para pejabat Papua. (Baca: Luhut Heran Gubernur Papua Tak Pernah Ada Saat Jokowi Datang)

"Presiden datang dua kali ke sana, gubernur tidak ada. Wakil gubernur juga tidak ada," ujarnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8) malam.

Pernyataan Luhut ini merupakan lanjutan dari pembahasan antarmenteri dan pimpinan lembaga negara di bawah koordinasi Menko Polhukam, pada rapat tertutup, Selasa sore.

Setelah rapat itu Luhut mempublikasikan laporan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, kepadanya. "Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain," ujarnya. (obs)