Nasib Proyek DPR Tergantung Rapat Kemenkeu dan Banggar DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembangunan proyek penataan kawasan parlemen yang disebut menelan anggaran Rp 1,6 triliun, masih akan dibahas dalam rapat antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah diwakili pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sedangkan DPR oleh Badan Anggaran (Banggar).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan menyerahkan kelanjutan proyek pembangunan pada mekanisme pembahasan Banggar DPR dengan Kemenkeu.

"Semalam ada rapat konsultasi antara Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR, intinya mengharapkan apa-apa yang nanti dibahas harus melaui mekanisme proses perundang-undangan," kata Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/8).

Lihat juga: Jokowi Benteng Terakhir Gagalkan Pembangunan Gedung DPR

Taufik mengakui, dalam proyek ini DPR memperhatikan aspek kebutuhan dan kondisi perekonomian dan keuangan negara. Ia pun sepakat dengan pemerintah yang ingin melakukan kajian mendalam terkait proyek ini.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan pembangunan gedung merupakan suatu kebutuhan karena adanya tambahan staf-staf anggota dewan dan gedung sudah termakan usia. Taufik memilih untuk mencari solusi mempertemukan kedua masalah yang dimiliki pemerintah maupun anggota dewan.

Pilihan Redaksi Pengamat: Rakyat Lapar DPR Jangan Minta Gedung Baru DPR Berkeras Prioritaskan Pengadaan Ruang Kerja Fadli Zon Bandingkan Proyek DPR dengan Pesawat Presiden Kinerja Rendah, DPR Tak Pantas Bicara Proyek Pembangunan

"Ada keterbataasan kemampuan keuangan dari pemerintah. Kita cari titik resultannya untuk dibahas dan mencapai kesepekatan bersama."

Lihat juga: Pimpinan DPR Belum Tahu Anggaran Proyek Parlemen Rp 1,6 T

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmad Noor Supit mengatakan terkait anggaran gedung, pihaknya masih menunggu penjelasan detail dari pemerintah khususnya mengenai nota keuangan yang akan berlangsung dalam rapat pada hari ini.

"Sangat tergantung pada usulan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengusulkan, tidak membahas, tidak mengakomodirnya, tentu kita sulit untuk menyampaikan secara tersendiri agar itu (pembangunan geddung) dimasukkan," kata Supit.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Roem Kono mengatakan pengadaan ruang kerja anggota dewan menjadi prioritas dalam penataan kawasan kompleks parlemen yang rencananya bakal direalisasikan dalam tujuh tahap pembangunan.

"Ruangan sekarang tidak cukup. Artinya harus dibangun. Kalau tidak dibangun, bagaimana menambah ruangan," ujar Roem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8). (pit)