PAN Gabung Jokowi, PKS Sebut Tak Ada Lagi Politik Dua Kaki

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai Koalisi Merah Putih akan diuntungkan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional ke pemerintahan Joko Widodo. KMP akan diuntungkan karena bakal menjadi lebih solid.

Menurut Mardani dengan merapatnya PAN ke Jokowi maka saat ini sudah jelas keberpihakan partai politik yang dipimpin Zulkifili Hasan itu.

Pilihan Redaksi PAN Menyeberang ke Jokowi Tak Pamit Koalisi Prabowo Gerindra Sebut Merapatnya PAN ke Jokowi Hal Lumrah PDIP Minta PAN Konsisten: Dukung Pemerintah di Parlemen PPP Sebut PAN Sudah Lama Dekat dengan Jokowi

"Sebelumnya mungkin masih ada dua kaki, tapi sekarang sudah jelas," ujar Mardani, Rabu (2/9).

Selain itu KMP akan diuntungkan karena bisa bebas menolak kebijakan pemeringah yang tidak pro rakyat. Hal ini tentu tak bisa dilakukan partai politik yang mendukung pemerintahan. (Baca juga: Jokowi Yakin Bergabungnya PAN Bikin Pemerintah Makin Efektif)

"Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah yang tidak pro publik, tidak akan diterima KMP, tapi KIH menerima. Kreditnya untuk KMP," kata Mardani.

SIMAK FOKUS: PAN Membelot ke Jokowi

Dalam pemilihan presiden 2014 lalu, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Namun, saat ini PAN, Partai Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Rohamurmuziy telah bergabung dengan partai pendukung pemerintah.

Partai pendukung pemerintah yang sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sejak Pilpres 2014 lalu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura dan Partai Nasional Demokrat

Kendati demikian, Mardani mengatakan bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi sepenuhnya hak politik. (Baca juga: PAN Jadi Darah Segar Koalisi Jokowi)

Berbeda dengan PAN, Mardani menegaskan bahwa PKS akan tetap berada di luar pemerintahan untuk memberikan kontrol yang kuat terhadap pemerintah.

Dengan begitu publik dapat semakin jelas dan semakin cerdas nantinya dalam melihat proses pembentukan dan penetapan kebijakan pemerintah dan pengawasan DPR selaku mitra pemerintah. (sur)