Muhammadiyah Sesalkan Pertemuan Pimpinan DPR dengan Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan adanya pertemuan informal antara pimpinan DPR dan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, masyarakat tidak akan bereaksi keras apabila pimpinan DPR mengunjungi bakal calon presiden Amerika lainnya.

"Kalau dari awal sudah tahu akan ketemu Trump, seharusnya mereka juga minta diatur bertemu dengan calon yang lain," ucap Mu'ti, Sabtu (5/9). (Baca: PBNU: Kunjungan Setya Novanto ke Trump Negatif)

Ia mengatakan kesan keberpihakan jadi jelas terlihat akibat kunjungan tersebut. Tak hanya itu, Mu'ti menilai reaksi keras masyarakat juga dipicu karena pertemuan itu tidak masuk agenda resmi perjalanan pimpinan dan anggota DPR ke New York.

Oleh karena itu, ia menilai pimpinan DPR tidak terlihat sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, "menyelipkan" kunjungan informal menggunakan anggaran dan fasilitas negara. (Baca: Pertemuan Ketua DPR dengan Bakal Capres AS Dianggap Berpihak)

"Ini jadi terlihat seperti acara jalan-jalan," tuturnya. (Baca: FITRA: Selfie Ketua DPR dengan Donald Trump Memalukan)

Pilihan Redaksi Majelis Kehormatan Dewan Minta Klarifikasi Setya Novanto Ke Amerika, Setya Novanto Ingin Jadi Capres? Donald Trump Bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto di AS Fadli Zon Jelaskan Pertemuan Setya Novanto dan Donald Trump

Berdasarkan informasi dari Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR, Hani Tahapari, Setya Novanto bersama Fadli Zon mengikuti agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York.

Acara tersebut diagendakan berlangsung dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2015. Namun, Setya memilih memperpanjang keberadaaanya di Amerika untuk bertemu Donald Trump. Setya dan Fadli Zon pun sempat bercakap soal politik dan ekonomi dua negara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dalam pertemuan itu, Trump menyampaikan dua proyeknya di Jawa Barat dan Bali yang bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional.

Menanggapi itu, Mu'ti mengatakan pimpinan seharusnya DPR lebih banyak mendengarkan pandangan, berdialog isu substantif, dan melihat bagaimana seleksi lingkungan jelang pemilihan presiden di Amerika Serikat dari bakal calon presiden lainnya.

Maksudnya, agar pemerintah Indonesia dapat melihat dampak ke relasi Indonesia-Amerika apabila salah satu dari mereka terpilih menjadi presiden Amerika Serikat.

"Jadi Indonesia memiliki konsep strategis menghadapi presiden Amerika yang baru," ucapnya. (obs)