MKD Sebut Biaya Perjalanan Rombongan DPR Capai Rp 2,5 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang memberikan bocoran jumlah anggaran yang digunakan oleh delegasi anggota DPR dan rombongan ke Amerika Serikat.

Junimart menyebutkan jumlah anggaran perjalanan dalam dokumen yang diterima dari pihak Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat itu mencapai miliaran rupiah. "Rp 2,5 miliar lebih untuk 20 (yang berangkat). Ini harus kita klarifikasi," kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Pilihan Redaksi Setya Akui Pertemuan dengan Trump Memang di Luar Agenda MKD Akan Usut Fee dari Trump dan Keterlibatan Hary Tanoe Aryo Djojohadikusumo: Prabowo Tak Marah dengan Fadli Zon

Junimart enggan merinci waktu anggaran yang digunakan rombongan delegasi ke Amerika Serikat. Ia hanya menegaskan delegasi harus pulang le Indonesia tanggal 4 September. (Baca juga: KPK Minta Setya dan Fadli Laporkan Bingkisan dari Trump)

"Mereka harus tanggal 4 sudah masuk (ke Indonesia). Ini yang perlu kami klarifikasi darimana anggarannya," tegas Junimart

Anggota Komisi Hukum DPR itu berencana perlu mengundang Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat untuk mengetahui apakah pihak kedutaan memfasilitasi delegasi, setelah tanggal 3 September. "Kalau iya darimana anggarannya? Bagaimana protokolernya?" kata Junimart.

Selain itu, ia juga masih akan mengklarifikasi penggunaan anggaran tersebut oleh rombongan yang berangkat. Sebab, menurutnya terdapat anggota keluarga, sekretaris pribadi dan staf khusus yang perlu diperjelas pembiayaannya.  (Baca Juga FOKUS Kontroversi Bos DPR dan Trump)

Sampai saat ini pihak Sekjen DPR belum dapat diklarifikasi atas pernyataan Junimart yang menyebut besaran anggaran yang digunakan selama perjalan delegasi ke Amerika Serikat.

Sebelumnya, di waktu terpisah, Junimart menjelaskan saat ini proses penyelidikan terus berlangsung atas dugaan kasus pelanggaran kode etik dalam kunjungan delegasi Dewan Perwakilan Rakyat ke Amerika Serikat.

Junimart menjelaskan, telah mengirim surat dan meminta dokumen terkait kunjungan delegasi, ke Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Sekretariat Jenderal DPR. Ia mengaku, MKD telah menerima dokumen yang diminta dan sedang melakukan verifikasi.  (Lihat Juga: Bertubi Serangan Menimpa Fadli dan Setya)

"Surat dari MKD tersebut, sudah dipenuhi BKSAP dan kesekjenan. Saat ini, kami sedang melakukan verifikasi atas surat-surat tersebut," kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).

Meskipun, saat ini ternyata baru pihak Sekretariat Jenderal yang mengirimkan dokumen dan pihak BKSAP belum mengirimkan dokumen, walau sudah dilayangkan surat. Secara terpisah, Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf mengaku belum mendapatkan panggilan. "Bukan saya (yang dipanggil), suratnya belum, ngga ada pemanggilan," kata Nurhayati. (sip)