Pimpinan DPR Anggap Wajar Kenaikan Tunjangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan duit tunjangan DPR mencuri perhatian publik di tengah krisis perekonomian yang merundung negeri. Namun pimpinan parlemen menganggap kenaikan tunjangan itu sebagai suatu hal yang wajar.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan ada tiga parameter yang mendasari usulan kenaikan tunjangan. Antara lain berdasarkan pada penyesuaian tingkat inflasi perekonomian, daya beli kebutuhan masyarakat, serta format baru gaji pejabat.

"Kami sudah konfirmasi ke Kementerian Keuangan terkait tunjangan itu dan ternyata tidak terjadi hanya di DPR saja," kata Taufik di Gedung DPR, Rabu (16/9).

Taufik membandingkan tunjangan DPR dengan gaji pejabat teras atas BUMN yang nilainya dianggap selangit. Angka itu dinilai telah menimbulkan ketimpangan jika melihat banyaknya BUMN yang merugi.

Pilihan Redaksi DPR Minta Kenaikan Tunjangan, Pemerintah Setujui Sebagian Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Dapat Restu Menkeu Fahri Hamzah Tak Pantas Bandingkan Duit DPR dengan Pemerintah

"Jangan sampai itu nanti menjadi posisi yang membuat situasi menjadi tidak logis, siapapun presidennya harus diatur. Jangan sampai gaji sekelas BUMN nilainya di atas presiden," kata Taufik.

Lagipula, ujar Taufik, urusan gaji sudah sewajarnya mengalami penyesuaian setiap tahunnya. Dia menganggap penyesuaian tunjangan itu sudah menjadi teori dasar dari perekonomian.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan menilai urusan kenaikan tunjangan anggota Dewan bukan persoalan besar jika dibandingkan duit belanja negara yang dialokasikan untuk lembaga dan kementerian di tingkat eksekutif.

Fahri mencatat ada sekitar Rp 2.039 triliun duit belanja negara yang dilokasikan dalam APBN 2015. Dari anggaran ribuan triliun itu, DPR hanya mendapat jatah duit belanja sebesar Rp 4 triliun.

"Artinya urusan tunjangan ini hanya bagian kecil dari 0,00191 persen dana yang didapat DPR dari APBN. Lha, sisa anggaran yang 99,99 persen di tangan pemerintah ini kenapa tidak pernah dipersoalkan," kata Fahri.

Fahri bahkan mengatakan duit belanja negara Rp 4 triliun untuk DPR itu telah mengalami pemangkasan. Sebelumnya DPR melalui Sekretariat Jenderal DPR mengajukan kebutuhan belanja negara sebesar Rp 6 triliun. Dengan kata lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memangkas pengajuan belanja DPR sebesar Rp 2 triliun.

"Lagi lagi itu dari perencanaan eksekutif. Menurut saya (kenaikan tunjangan) sangat kurang itu," ujar Fahri.

Pimpinan DPR lainnya, Fadli Zon, menganggap kenaikan tunjangan anggota dewan masih relevan untuk direalisasikan. Selama anggaran itu ada, tidak ada salahnya pemerintah menyetujui usulan dari para anggota Dewan.

"Saya kira ini masih masuk akal. Kalau dananya ada ya silahkan, tapi kalau uangnya tidak ada dan tidak perlu ditambah ya tidak masalah,"kata Fadli. (hel)