"Saya kira ini situasinya tidak tepat, dalam kondisi situasi ekonomi sempoyongan, rakyat miskin bertambah, pengangguran meningkat, ini kemudian pejabat negara yang sebenarnya wakil rakyat seperti menghiraukan penderitaan rakyat. Gerindra meminta agar ini ditunda dulu," ujar Muzani di Gedung DPR, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kondisi perekonomian dan urgensi kebutuhan rakyat saat ini jauh lebih penting ketimbang urusan tunjangan para wakil rakyat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun menganggap usulan tunjangan anggota dewan masih relevan untuk direalisasikan. Dengan catatan, kenaikan tunjangan itu ditunjang oleh pertimbangan yang realistis.
"Saya kira ini masih masuk akal. Kalau dananya ada ya silahkan, tapi kalau uangnya tidak ada dan tidak perlu ditambah ya tidak masalah," kata Fadli yang juga dari Gerindra itu.
Senada dengan Muzani, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai tunjangan DPR sangat tidak layak untuk dinaikan di tengah situasi bangsa, utamanya perekonomian, yang serba sulit saat ini. (Baca: Wiranto: Banyak Urusan Lebih Penting Ketimbang Tunjangan DPR)
“Harusnya mereka (DPR) itu ikut prihatin, kencangkan ikat pinggang, berhemat, bukan malah minta tunjangannya dinaikan,” kata Sebastian sembari menyindir prestasi DPR yang sejauh ini sangat minim. (obs)