Luhut Minta Pansus Asap Tak Berpolemik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta DPR tidak menimbulkan polemik baru seputar kabut asap. Pernyataan Luhut itu merespon atas pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Komisi IV DPR.

"Tidak perlu berpolemik. Pemerintah ingin fokus menyelesaikan masalah kemanusiaan ini dulu," ujarnya di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Rabu (28/10).

Luhut menuturkan, melalui Pansus Asap, DPR sebenarnya hanya ingin memperoleh penjelasan tentang penanganan kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan.

Pilihan Redaksi Golkar Dorong Pembentukan Pansus Asap Menteri Siti Sebut Pembentukan Pansus Asap Tidak Diperlukan PKS Sebut Pansus Asap Layak Dibentuk

Untuk memfasilitasi keinginan tersebut, Luhut pun mengajak Ketua DPR Setya Novanto untuk mengikuti sidak ke lokasi kebakaran hutan di Palembang dan Jambi, Selasa kemarin.

Dalam inspeksi yang berlangsung selama satu hari itu, Luhut mengajak pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Luhut menegaskan, penanganan kebakaran hutan dan kabut asap terus menunjukkan hasil yang positif. Dia mengatakan, program yang melibatkan banyak kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah itu berjalan secara terintegrasi.

"Semua sudah berjalan seperti yang direncanakan. Intensitasnya memang baru mencapai 40 hingga 50 persen, tapi terus meningkat menyusul alat-alat berat yang dikirim ke daerah. Kepala daerah juga bereaksi dengan baik," kata Luhut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi yakin kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, tidak akan terjadi kembali seiring dibentuknya pansus karhutla.

Kemarin, Ketua Komisi Kehutanan DPR, Edhy Prabowo, mengatakan saat ini delapan fraksi di telah menyetujui pembentukan pansus karhutla. Edhy berkata, hanya Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura yang belum mengambil keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pansus dapat dibentuk dengan beranggotakan minimal 25 orang yang berasal dari dua fraksi.

Edhy menjelaskan pansus karhutla dibentuk untuk membantu dan mendorong pemerintah agar Karhutla tak terus terjadi ke depannya. Pansus hadir agar negara mampu mengantisipasi Karhutla sedini mungkin.

Edhy berpendapat output dari Pansus Karhutla adalah penyempurnaan undang-undang yang kemudian mengembang ke pembentukan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pansus juga akan menelusuri siapa saja pelaku pembakaran hutan dan lahan. (meg)