F-PAN: Tidak Setiap Pembangunan di DPR Itu Haram

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan fraksinya setuju atas pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan anggaran sebesar Rp 740 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Kalau menurut Fraksi PAN, bukan juga setiap pembangunan di DPR itu haram, perlu juga ada peningkatan fasilitas, peningkatan kebutuhan lain yang menunjang kinerja," kata Yandri di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/11).

Pilihan Redaksi Soal Gedung Baru DPR, Ahok: Sesuai Peruntukkan Akan Diizinkan DPR Canangkan Zona Parlemen Bebas Korupsi DPR dan Pemerintah Akhirnya Kompromi Sahkan APBN 2016 Pengesahan RAPBN 2016 Alot, Menkeu Lobi Pimpinan DPR Ditanya Soal Gedung Baru, Setya Novanto: Tanya ke Sekjen Ya

Meski dulu sempat menolak, Yandri memberikan catatan untuk pembangunan kali ini agar anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan. Fraksinya akan kembali menolak jika pembangunan gedung dilakukan tidak sesuai kebutuhan dan cenderung menghamburkan anggaran.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan gedung diperlukan karena saat ini, terdapat fasilitas seperti toilet maupun ruangan yang sudah kelebihan beban, sehingga diperlukan renovasi.

Dalam pelaksanaanya, Yandri mengatakan pembangunan harus berjalan transparan, mulai dari proses tender awal hingga pengumuman pemenangnya. Dia menegaskan tidak boleh ada satu rupiah pun yang diselewengkan atau digelembungkan dalam anggaran pembangunan gedung ini.

Untuk itu, dia menyarankan agar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilibatkan untuk mengawasi secara ketat penggunaan anggaran Rp740 miliar agar digunakan sebagaimana mestinya.

"Kalau dilaksanakan nanti, KPK dan penegak hukum lain, saya sarankan ada memorandum of understanding (MoU), untuk mengawasi rupiah per rupiah," ujar Yandri.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga sepakat penggunaan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp740 miliar harus transparan dari proses tender hingga akhir.

"Tentu ini harus dilaksanakan dengan transparan karena sudah banyak diketahui oleh publik. Jadi DPR harus transparan mulai dari pelaksanaan sayembaranya, tendernya, dan lain sebagainya," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti sebelumnya, mengamini pihaknya menjadi salah satu pengusul yang mendukung pembangunan gedung baru.

"Saya pribadi yang mendesak penambahan ruang kerja untuk anggota dewan. Gedung yang ada saat ini tidak cukup menampung para anggota dewan. Jadi menurut saya pribadi, ruang kerja itu perlu," kata perempuan yang akrab disapa Win itu di Gedung DPR, Senin (2/11).

(obs)