DPR Akui Kinerja Legislasi Parlemen Melempem

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, mengamini kinerja legislasi parlemen tahun 2015 tidak memenuhi capaian target program legislasi nasional (Prolegnas).

Dari 39 rancangan undang-undang yang masuk Prolegnas prioritas tahun 2015, DPR baru merampungkan hanya dua produk undang-undang.

Novanto mengaku telah berusaha semaksimal mungkin untuk menggenjot kinerja legislasi di parlemen. Namun kerja sama antara pemerintah dan DPR tampaknya masih belum mampu mewujudkan realisasi Prolegnas yang telah diprioritaskan.

Pilihan Redaksi Laporan Penyerapan Aspirasi DPR Disebut Belum Memadai DPR Dukung RUU Kekerasan Seksual Masuk Prioritas 2016 Penerimaan Pajak Loyo, Terjebak Target Tinggi Jokowi Pengesahan RAPBN 2016 Molor

"Saya sudah berkali-kali minta agar pemerintah melengkapi naskah akademis. Kami mengejar kualitas, jangan sampai tidak berkualitas dibatalkan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Novanto saat ditemui di ruang Pimpinan DPR, kemarin.

Meski demikian, Novanto menjanjikan tahun depan parlemen bakal mengejar ketertinggalan dalam memenuhi capaian target Prolegnas. Politikus Partai Golkar itu berharap Badan Legislasi DPR dan seluruh komisi yang ada di parlemen bisa melakukan sinkronisasi.

"Saya sadari target tak tercapai. Tapi dengan sentuhan antara pemerintah dan DPR tentu kita usahakan semaksimal mungkin," kata Novanto.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun sebelumnya mengakui, tumpukan prioritas RUU dalam Prolegnas tidak bakal rampung seluruhnya untuk dibahas pada 2015.

Alasannya, usulan RUU dari DPR dan pemerintah itu masih membutuhkan pengkajian yang membuka kemungkinan terjadinya revisi.

Selain itu, kata Fadli, alotnya pembahasan RUU juga disebabkan oleh mekanisme pembahasan RUU itu sendiri. Jika pada periode sebelumnya RUU khusus menjadi ranah pengkajian Baleg, kini setiap anggota dewan memiliki kewenangan untuk mengurusinya.

"Ini yang kemudian membuat pembahasannya sedikit lebih lama ketimbang dilimpahkan semuanya kepada Baleg seperti pada periode lalu. Memang akan lebih mendalam dengan harapan hasil UU akan lebih berkualitas," ujar Fadli. (meg)