PKS Tegaskan Sikap Loyal Beroposisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang memutuskan untuk berdiri di luar pemerintaha Indonesia kali ini, atau lebih familiar disebut partai oposisi. Namun begitu partai pimpinan Sohibul Iman tersebut enggan disebut sebagai partai yang benar-benar kontra terhadap pemerintah.

Presiden PKS Sohibul Iman dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-4 PKS kemarin menegaskan bahwa mereka tetap loyal terhadap pemerintah.

Lihat juga: PKS Minta Penanganan Ujaran Kebencian Tak Bungkam Kritik

Menurutnya apa yang dianut PKS pada masa Pemerintahan Indonesia saat ini adalah loyal oposisi.

"Bagi kami di dalam atau luar pemerintah sama saja, di luar pemerintah kami loyal terhadap kepentingan bangsa dan negara," kata Sohibul saat ditemui di Depok.

Sohibul menambahkan bahwa pemerintah memiliki kepentingan untuk tetap loyal terhadap bangsa dan negara. Itu artinya apa yang menjadi kepentingan pemerintah sama dengan yang ada di benak PKS.

Oleh sebab itu Sohibul pun berani mengatakan bahwa tidak ada bedanya di dalam atau di luar pemerintahan, karena tujuannya tetap sama.

"Jika kebijakan mereka merugikan masyarakat akan kami kritisi dan jika mementingkan masyarakat akan kami dukung," ujarnya.

Lihat juga: PKS: Korupsi Gatot Pengaruhi Perolehan Suara di Pilkada 2015

Seperti diketahui, PKS bersama Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan kubu Suryadharma Ali, dan Partai Amanat Nasional menjalin koalisi bernama Koalisi Merah Putih yang berdiri berseberangan dengan pemerintah.

Koalisi itu terbentuk saat Indonesia memasuki fase pemilihan presiden dan wakil presiden. KMP mengusung pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa saat itu.

Sementara lawan Prabowo dan Hatta, Joko Widodo dan Jusuf Kalla diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa dan PPP kubu Romahurmuziy dan dinamakan Koalisi Indonesia Hebat. Pasangan Jokowi dan JK akhirnya menang di Pilpres dan berhak memimpin Indonesia untuk lima tahun mendatang. (sur)