Partai Pendukung Jokowi, Tandai Kementerian yang Layak Rombak

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai pendukung pemerintah mengindikasikan beberapa pos yang bakal masuk dalam reshuffle jilid II. Salah satunya adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira mengatakan perlu adanya evaluasi dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan.

Selain itu, dia juga menyoroti besarnya pembiayaan negara dalam penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN.

"Beresiko ketika kementerian yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan yang dikelola dirinya sendiri. Jangan sampai ada akumulasi kekuasaan disitu," ujar Andreas dalam diskusi bertajuk Reshuffle Datang, Parpol Tegang, di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11).

Pilihan Redaksi Kunjungan ke Lampung, Jokowi Tak Akan Temui Zulkifli Hasan Wacana Reshuffle, Jokowi Belum Beri Nilai Para Menteri Dukung Reshuffle, PKB Siap Dikurangi atau Ditambah 'Jatahnya'

Andreas turut memberikan sinyal atas Kementerian koordinasi. Padahal, tiga Menko yakni Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinasi bidang Perekonomian dan Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman, telah direshuffle pada jilid I.

"Dia harus loyal kepada presiden dan koordinasi (yang paling lemah). Bahkan presiden sudah beri warning, kan," katanya.

Senada, Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Maman, Imanul Haq, turut menyoroti koodinasi antar kementerian. Dia memberikan contoh pada saat menangani banyaknya masalah haji tahun ini.

Anggota Komisi Agama ini mengakui haji merupakan bagian utama dari Kementerian Agama. Namun, koordinasi antar kementerian perlu dilakukan saat menangani masalah haji Indonesia, seperti kasus Mina.

"Ketika ada ratusan meninggal dunia, sulit melihat CCTV. Seharusnya Menlu hadir juga. Jadi semacam ada ego-sektoral yang harus diselesaikan," katanya.

Kemudian, Maman berpendapat perlunya evaluasi terkait reformasi birokrasi. Maksudnya adalah belum adanya reformasi di eselon I dan II kementerian.

"Ada kementerian yang fokus pada sumber daya manusia, tetapi ada pengadaan barang. Ini kan lucu," ujar Maman.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu juga mengkritisi tingginya kasus kekerasan dan seksual pada anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia.

"Menteri Yohana memang harus diganti dari awal. Saya Komisi VIII merekomendasikan pergantian menteri itu," katanya.

Terkait reshuffle, Maman menilai posisi yang dimiliki PKB saat ini tergolong aman, seperti Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi.

"Menurut saya yang dikejar masyarakat bukan Mendes dan Menaker," tuturnya. (meg)