Nasib RUU KPK Belum Jelas di Prolegnas 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly belum dapat memastikan apakah pemerintah akan memasukan rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Program Legislasi Nasional 2016.

"Kami akan kita lihat lebih dulu. Nanti sore saya akan hadir membahas Prolegnas. Kami lihat ada usul pemerintah, ada usul DPR," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/11).

Lihat juga: Pansel Capim KPK Minta DPR Pertimbangkan Keragaman Keahlian

Selasa sore, pemerintah akan berembuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas rancangan undang-undang apa saja yang akan dijadikan prioritas dalam pembentukan undang-undang tahun depan.

Berdasarkan keterangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, rancangan revisi UU KPK sebenarnya telah menjadi RUU prioritas pemerintah tahun 2015 ini. Namun ia enggan berbicara banyak tentang potensi rancangan tersebut pada Prolegnas tahun depan.

Ditemui di pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan, ia tidak melihat urgensi perubahan UU KPK dalam waktu dekat ini.

Lihat juga: DPR Targetkan Mulai Seleksi Capim KPK Dalam Waktu Dekat

Berpatokan pada rancangan RUU KPK yang beredar selama ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap pemerintah dan DPR mengurungkan niat mengubah dasar hukum segala tindakan komisi antikorupsi.

"Kalau untuk penguatan tidak apa-apa, tapi draf yang beredar itu kan justru melemahkan KPK. Indonesia sekarang sedang terancam oleh korupsi dan KPK yang menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia menjadi baik. Sebaiknya RUU KPK tidak dimasukkan ke Prolegnas," ujarnya.

Berbeda dengan Laoly, sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto tetap menjadikan RUU KPK sebagai prioritas untuk masuk pembahasan di 2016.

Lihat juga: Calon Pimpinan Nilai Revisi UU Tak Lemahkan KPK

"Pimpinan DPR mengingatkan Badan Legislasi untuk segera melakukan pembahasan prioritas Prolegnas 2016 bersama pemerintah," ujar Novanto dalam pidato pembukaan sidang paripurna.

Selain Revisi UU KPK, DPR juga mendorong pembahasan RUU lainnya yang dianggap tidak kalah penting, antara lain RUU Tax Amnesty, RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), RUU tentang Pemilihan Umum serta RUU tentang Partai Politik.

Niatan DPR untuk membahas perubahan UU KPK sempat membuat gaduh opini publik lantaran memuat substansi yang dianggap kontroversial sebagaimana termuat dalam draf usulan. (pit)