Pilkada Serentak, 49 Distrik di Papua Gunakan Sistem Noken

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebelas kabupaten di Provinsi Papua akan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember mendatang. Dari jumlah tersebut, hanya Kabupaten Yahukimo yang menerapkan sistem noken.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Adam Arisoi, mengatakan 49 dari 51 distrik yang terdapat di Yahukimo akan menggelar pilkada dengan sistem noken.

Adam mengatakan KPU Papua harus menerapkan perlakuan khusus terhadap Yahukimo, agar pilkada serentak di kabupaten tersebut berjalan sukses dan aman.

Lihat juga: KPU: Polisi Harus Jamin Keamanan Penyelenggara Pilkada

Adam berkata, lembaganya telah mencetak surat suara untuk pilkada Yahukimo. Dari tahap pencetakan hingga distribusi, KPU Papua akan menerapkan pengawasan melekat.

"Kami ragu kemampuan komisioner KPU setempat, jadi sejak pendistribusian, kami sudah akan berada di sana," ujarnya di kantor KPU Pusat, Jakarta, kemarin.

Untuk mendistribusikan logistik pilkada seperti surat suara ke 51 distrik di Yahukimo, KPU Papua harus menyewa pesawat perintis. Adam berkata, sekali terbang, institusinya harus membayar biaya sewa sebesar Rp39 juta.

Lihat juga: Jelang Pilkada Serentak, Ratusan Pelanggaran Dilaporkan

Secara umum, Adam yakin anggaran yang dikelola lembaganya mampu menutup pelbagai pengeluaran penyelenggaraan pilkada di Papua. "Anggarannya aman," ujarnya.

Kondisi geografis dan cuaca selama ini membuat penyaluran logistik pemilu ke Yahukimo terhambat. Sembilan distrik di kabupaten itu, misalnya, tidak dapat menggelar pemungutan suara tepat waktu pada pemilihan presiden 9 Juli 2014. Surat suara tak kunjung tersalurkan karena cuaca buruk.

Tidak hanya itu, sistem noken yang KPU Papua terapkan juga berpotensi menimbulkan kisruh sosial.

Mencegah pergolakan jelang, selama dan sesudah pilkada, Rabu (18/11) lalu, KPU Papua bertemu dengan jajaran Pemerintah Daerah Yahukimo. Saat ini, menurut Adam, pasukan Polri dan TNI telah diterjunkan ke Yahukimo.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, mengkhawatirkan sistem noken yang masih diterapkan di Yahukimo. Berkaca pada pemilihan legislatif dan presiden tahun 2014, mereka menilai sistem noken akan berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Selain Yahukimo, kabupaten lain di Papua yang akan ikut pilkada serentak adalah Nabire, Keerom, Waropen, Yalimo, Asmat, Boven Digoel, Merauke, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya dan Supiori. (utd)