"Secara pribadi selaku anggota DPR, kami ingin Setya Novanto mundur. Tapi kalau mempengaruhi semua orang, itu kembali kepada masing-masing anggota DPR itu sendiri. Kalau fraksi memerintahkan, tentu kami akan bersama-sama dengan yang lain," kata anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (20/11).
Sofyan mengaku malu dipimpin oleh Setya. Menurutnya, upaya Setya dalam melobi PT Freeport Indonesia telah mencoreng lembaganya. Apalagi Setya mencatut nama Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh Setya Novanto, karena dia pimpinan. Secara pribadi, kami malu. Sekarang banyak orang yang menghujat DPR, padahal itu kesalahan segelintir orang. Ini mengusik kredibilitas kami," kata Sofyan.
"Untuk menggalang mosi tidak percaya secara bersama-sama, kami menunggu daripada fraksi. Sampai sekarang kami belum bicarakan hal itu," ujarnya.
Tindakan Setya, menurut Sofyan, telah menyalahi kewenangannya sebagai Ketua DPR. Wewenang parlemen hanya di bidang legislasi, bujet, dan pengawasan. Melobi PT Freeport Indonesia tidak termasuk di dalamnya.
"Itu melanggar etika. Jadi jelas yang dikerjakan Ketua DPR bertentangan. Kami harusnya mengawasi eksekutif, bukan malahan berfungsi sebagai makelar dalam hal ini, apalagi mencatut nama presiden kita," kata Sofyan.
Dia menilai, jika Mahkamah Kehormatan DPR tidak menindak tegas Setya, masyarakat juga berhak mengawasi hal itu. Perbuatan Setya menjadi sorotan publik. Mosi tidak percaya kepada Setya juga bisa muncul dari masyarakat.
"Ini menyalahi kode etik, dan akan diperiksa oleh MKD, tentu MKD tidak boleh main-main. bahwa itu diawasi oleh masyarakat," kata Sofyan.
Pihak MKD akan menggelar rapat untuk membahas perkara aduan tersebut pada Senin besok (23/11). Dalam tersebut juga akan dibahas hasil verifikasi dari tenaga ahli. (gir/gir)