PDIP Rutin Rapat Internal Pantau Implementasi Nawa Cita

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya secara rutin mengelar rapat internal untuk memantau sejauh mana pemerintahan Joko Widodo menerapkan program Nawa Cita.

Menurut Eva, pemantauan tersebut krusial karena pencapaian pemerintahan Jokowi akan berdampak secara langsung pada perolehan suara PDIP pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang.

"PDIP mencoba mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah supaya ketika tahun 2019 kami ditagih hasil Nawa Cita, kami mempunyai jawabannya," ujarnya saat ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/11).

Pilihan Redaksi Jokowi Minta Kabinet Kerja Hindari Tabrakan Antar Kementerian Pemerintah dan DPR Konflik, Pembangunan 2016 Berisiko Gagal Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Reshuffle Jilid Dua KontraS: Setahun Memimpin, Jokowi Tak Paham Isu HAM Awal Mula Cerita Perumusan Nawa Cita

Eva berkata, pembahasan Nawa Cita di internal PDIP terjadi melalui forum khusus para legislator mereka di parlemen dan forum dua bulanan yang digagas kepengurusan partai tingkat daerah.

Selain itu, ada pula forum yang disebut Eva sebagai Summit Meeting. Pertemuan tersebut diselenggarakan atas permintaan Jokowi dan petinggi parpol-parlol pendukung pemerintah.

Eva memaparkan, janji-janji kampanye Jokowi yang tertuang pada Nawa Cita saat ini telah dijabarkan oleh Kantor Staf Kepresidenan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.

Bekas anggota Komisi III DPR itu menekankan poin-poin Nawa Cita tersebut kemudian menjadi alat pengukur kinerja para menteri di Kabinet Kerja.

"Ini sudah menjadi alat monitoring dan masukan pada setiap rapat kabinet terbatas. Jadi Nawa Cita sudah digunakan dan menjadi target tahunan bahkan per semester. Nawa Cita bukan konsep belaka," tuturnya.

Meski demikian Eva menuturkan, selama 13 bulan Kabinet Kerja, PDIP melihat beberapa menteri justru menggunakan Nawa Cita sebagai alasan pembenar untuk menjalankan program yang sebenarnya bertolakbelakang dengan konsep kerakyatan dan kemandirian.

"Kami geli. Utang atas nama Nawa Cita, impor juga dibalut Trisakti dan Nawa Cita," ujarnya. (obs)