Mahkamah Dewan Kembali Panggil Pengusaha Riza Chalid

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Kehormatan Dewan akan kembali memanggil pengusaha M Riza Chalid untuk bersaksi di sidang perkara pelanggaran etika Setya Novanto. Pengusaha minyak itu kemarin tak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangannya.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemanggilan kedua untuk Riza akan dilayangkan hari ini. "Diundang untuk hari Selasa atau Rabu," kata Dasco, Jumat (4/12) malam di Komplek DPR.

Lihat juga: Jokowi Dianggap Pantas Gebrak Meja dan Sebut 'Ora Sudi!'

Sebelum memeriksa Riza, MKD akan lebih dulu memanggil Ketua DPR Setya Novanto selaku teradu. Pemeriksaan Setya akan dilakukan pada hari Senin pekan depan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun MKD.

Menurut Dasco, efesiensi waktu jadi pertimbangan MKD untuk memeriksa Setya lebih dulu sebelum memeriksa Riza.

Jika nantinya Riza kembali tak merespons panggilan kedua, Maka MKD akan melayangkan panggilan ketiga .

"Kami masih punya panggilan ketiga, akan dilayangkan surat panggilan ketiga itu," kata politikus Partai Gerindra ini.

Lihat juga: Menteri Luhut Sebut Pengusaha Riza Chalid Kawan Lama

Namun, ia mengakui MKD tak memiliki kewenangan pencekalan kepada Riza jika tak kunjung memenuhi panggilan untuk bersaksi.

Menurut informasi anggota MKD dari PDI Perjuangan, Marsiaman Saragih, Riza Chalid sedang berada di luar negeri.

Dua hari terakhir MKD bekerja marathon memeriksa dua orang terkait perkara Setya Novanto. Rabu lalu Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said diperiksa sebagai pengadu perkara ini.

Kemarin giliran Presiden Direktur PT Freeport Indonesai Maroef Sjamsoeddin yang dimintai keterangan oleh MKD.

Lihat juga: Bos Freeport Dicecar Puluhan Pertanyaan di Kejagung

Dalam laporan yang diadukan Sudirman ke MKD, Maroef bertemu dengan Setya yang didampingi Riza Chalid untuk membicarakan perpanjagan kontrak karya Freeport.

Dalam pertemuan itulah disebut ada permintaan saham dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sudirman melaporkan pertemuan dengan membawa bukti rekaman percakapan yang diperoleh dari Maroef. (sur)