Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat pemilihan presidan dan anggota legislatif sebaiknya dilakukan serentak agar posisi presiden lebih kuat. Ia menilai, dengan begitu kekuatan partai dan presiden setidaknya sama kuat.
"Kalau seperti sekarang, presiden jadi lemah, makanya kita harus perkuat dengan pemilihan serentak. Perlu ada revisi Undang-Undang Pemilu," kata Jimly saat meninjau tempat pemungutan suara (TPS) 14 RW 7, Beji Timur, Depok, Rabu (9/12).
Jimly mengatakan dirinya telah mendiskusikan ini dengan kementerian terkait. Ia berharap pada pilpres mendatang, revisi UU ini sudah bisa diimplementasikan.
Selain itu, Jimly juga merekomendasikan dibentuknya peradilan terpadu khusus pemilu. Dengan begitu, semua kasus pemilu dapat diproses di peradilan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada lima daerah yang Pilkada-nya terpaksa ditunda. Kasihan calon pasangan dan masyarakat di daerah tersebut. Perlu dibentuk mekanisme agar hal ini tidak terulang," kata Jimly.
Ia juga menilai perlu ada perluasan sistem etika pemilu yang mengatur soal etika peserta pemilu. Pasalnya, selama ini Jimly menilai belum ada yang bisa mengadili kasus pelanggaran etika oleh peserta pemilu.
Hari ini, Pilkada serentak dilaksanakan di 264 daerah. Seperti diberitakan sebelumnya, ada lima daerah yang terpaksa menunda Pilkada.
Empat kabupaten dan kota itu adalah Simalungun dan Siantar di Sumatera Utara; Manado, Sulawesi Utara, dan Fakfak, Papua Barat. Sementara itu, provinsi yang tak dapat melangsungkan pemungutan suara secara serentak adalah Kalimantan Tengah.
(pit)